%0 Generic
%9 Other
%A Miranti Dwi Saputri, 111201125
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2015
%F eprints:10340
%I FAKULTAS HUKUM
%T PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PETANI DITINJAU  DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG  PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
%U http://digilib.unila.ac.id/10340/
%X ABSTRAK    Indonesia merupakan negara agraris dengan potensi alam melimpah, sehingga  membuat petani dapat menanam sepanjang tahun. Lahirnya Undang-Undang  Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)  menyebabkan terjadinya kesenjangan hak antara pemulia tanaman dan petani.  Permasalahan dalam penelitian ini: bagaimana pengaturan terhadap hak-hak  petani di Indonesia, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak petani  ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan  Varietas Tanaman dan apa saja upaya yang dilakukan untuk memberikan  perlindungan hukum terhadap hak-hak petani di Indonesia.  Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif.  Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum:  primer, sekunder dan tersier. Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan  dengan cara analisis kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak petani diatur dalam berbagai  undang-undang: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya  Tanaman, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas  Tanaman, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian  Sumber Daya Genetik untuk Pangan dan Pertanian, Undang-Undang Nomor 13  Tahun 2010 tentang Hortikultura, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang  Pangan, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan  Pemberdayaan Petani. Perlindungan hukum terhadap hak-hak petani dalam UU  PVT hanya mencakup perlindungan varietas lokal dan penggunaan sebagian hasil  panen dari varietas yang telah dilindungi oleh UU PVT. UU PVT membatasi hakhak  petani untuk mengembangkan kreativitasnya terhadap persilangan benih guna  mendapatkan benih yang berkualitas tanpa harus membayar mahal untuk membeli  benih pada pemulia tanaman yang memiliki hak PVT. Upaya yang dapat  dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak petani adalah  dengan mengajukan judicial review terhadap UU PVT pada Pasal 6 Ayat (3)  Miranti Dwi Saputri  Huruf h dan Pasal 10 Ayat (1) Huruf a kepada Mahkamah Konstitusi. Demi  terciptanya keseimbangan hak antara pemulia tanaman dan petani maka dirasa  perlu untuk menambahkan aturan khusus mengenai petani terkait dengan kegiatan  pemuliaan tanaman yang lebih disesuaikan dengan keadaan yang ada di  Indonesia.  Kata kunci: Perlindungan hukum, hak-hak petani, varietas tanaman.