@misc{eprints10366,
           month = {Juni},
           title = {FORMULASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA BANDAR LAMPUNG},
          author = {1116041050 Ludfiana Dwi Kosari },
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK},
            year = {2015},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/10366/},
        abstract = {Abstrak Bahasa Indonesia

Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan bersama sektor pemerintah terkait, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat mengembangkan model Kota Layak Anak, yaitu kota yang di dalamnya telah meramu semangat untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai kegiatan atau upaya untuk menjamin dan melindungi anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah proses perumusan kebijakan KLA di Kota Bandar Lampung dan isi kebijakan KLA sesuai dengan masalah publik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, lalu diintreprestasikan atau ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk dilanjutkan ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa proses perumusaan kebijakan KLA telah melalui tahap-tahap yang telah sesuai dengan proses formulasi sebuah kebijakan. Dalam proses kebijakan tersebut tampak berbagai latar belakang dan dinamika serta peran aktor yang terlibat dalam perumusannya. Dalam proses perumusan kebijakan ini, aktor utama atau aktor yang paling dominan adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku instansi teknis pengusul raperda dan BKKB dan PP Kota Bandar Lampung yang melakukan pembahasan terhadap kebijakan. Proses formulasi kebijakan publik yang sejalan dengan model inkremental. Aturan kebijakan sudah ada sebelumnya digunakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun proses perumusan kebijakan KLA. Secara implisitnya peraturan tersebut bukan menjadi ketetapan atau ketentuan yang harus dilakukan namun digunakan sebagai panduan lembaga pemerintah dalam menyusun serta unsur lainnya yang berkaitan dengan kebijakan KLA.

Kata Kunci: Formulasi, Kebijakan, Kota Layak Anak.


Abstract Bahasa Inggris

Children should receive the widest possible opportunity to grow and develop optimally, both physically, mentally and socially. The Women's Ministry together with relevant government sectors, community organizations and non-governmental organizations developed a model of the City Worth Child, the city in which the spirit has been concocted to provide protection to children as an activity or effort to guarantee and protect the child. This study aims to determine how the process of policy formulation KLA in the city of Bandar Lampung and KLA policy content in accordance with public issues.

This study used qualitative research methods. The data used are primary and secondary data. The data has been processed and then presented in the form of descriptions, then interpreted or construed to be discussed and analyzed qualitatively, then to proceed drawn a conclusion.

Based on the results of research and discussion in mind that the process policy formulation of KLA has been through stages in accordance with the process of formulating a policy. In the policy process looks different backgrounds and dynamics as well as the role of the actors involved in its formulation. In the process of formulating this policy, the main actor or actors most dominant is the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection as the technical agency proposer draft local regulations and BKKB \& PP Bandar Lampung who conduct discussions on policy. Public policy formulation process in line with the incremental model. Previously existing policy rules used by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection as a guide and reference in formulating the policy formulation process KLA. Implicit in the regulation instead of a statute or regulation to be done but is used as a guide in formulating government agencies as well as other elements related to the KLA policy.

Keywords: Formulation, Policy, City Worth Child.}
}