%0 Generic
%A 0742011306, SATRIA PARANDAY
%D 2012
%F eprints:10400
%T PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA MUCIKARI DALAM TINDAK  PIDANA KESUSILAAN
%U http://digilib.unila.ac.id/10400/
%X Abstrak      Tindak pidana kesusilaan biasanya dilakukan melalui praktek-praktek prostitusi  dan tuna susila yang dilakukan oleh germo atau mucikari. seperti halnya kasus  yang yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang  yang tertuang dalam putusan Nomor 470/Pid.Sus/2011/PN.TK. Permasalahan  dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pertanggungjawaban pidana mucikari  dalam tindak pidana kesusilaan? Apakah dasar pertimbangan hakim dalam  penjatuhan pidana terhadap mucikari dalam tindak pidana kesusilaan?  Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum yaitu melalui  pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode pengumpulan data  diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode penyajian data  dilakukan melalui proses editing, sistematisasi, dan klasifikasi. Metode analisis  data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif, dan menarik kesimpilan  secara deduktif.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan  bahwa pertanggungjawaban pidana mucikari dalam tindak pidana kesusilaan  berdasarkan perkara Nomor: 470/Pid/Sus/2011/PN.TK adalah didakwa dalam  dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  296 KUHP dengan tuntutan pidana penjara selama 6 (enam), selanjutnya diputus  oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima  belas) hari. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap  Mucikari dalam dalam perkara Nomor: 470/Pid/Sus/2011/PN.TK adalah telah  terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 296 KUHP, unsur tersebut  yaitu unsur barangsiapa, unsur dengan sengaja, unsur menyebabkan atau  memudahkan perbuatan cabul orang lain dengan orang lain serta unsur sebagai  pekerjaan atau kebiasaan. Selain sudah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana  tersebut yang merupakan salah satu dasar pertimbangan hakim dalam  menjatuhkan putusan pidana, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang  memberatkan dan hal-hal yang meringankan.  Hendaknya hakim dalam mempertimbangkan putusan pidana bagi pelaku  Mucikari dalam tindak pidana perdagangan orang tidak hanya berpedoman pada  hukum positif saja, tetapi menggunakan pertimbangan hati nurani.