%0 Generic
%A 0742011336, Vina Miftakhuli Jannati
%D 2012
%F eprints:10407
%T PERTANGGUNG JAWABAN KOORPORASI DALAM SISTEM HUKUM  PIDANA DI INDONESIA
%U http://digilib.unila.ac.id/10407/
%X Abstrak    Korporasi memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat modern. Dalam  perkembangannya, tidak jarang korporasi melakukan aktivitas-aktivitas yang menyimpang dari  aturan–aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kedudukan korporasi sebagai subyek  hukum (keperdataan) telah bergeser menjadi subjek hukum pidana. Ditinjau dari bentuk subjek  dan motifnya, kejahatan korporasi dapat dikategorikan dalam white collar crime dan merupakan  kejahatan yang bersifat organisatoris (berkelompok). Oleh karena itu penulis tertarik untuk  melakukan penelitian dengan judul Bagaimanakah Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Sistem  Hukum Pidana Di Indonesia. Dengan mengajukan dua permasalahan yaitu, pertanggungjawaban  korporasi dalam suatu tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia dan apakah faktor–faktor  yang menjadi penghambat pertang gungjawaban korporasi dalam sistem hukum pidana di  Indonesia.  Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penulis melakukan pendekatan yuridis normatif.  Data lapangan diperoleh secara langsung dan penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan  permasalahan yang diteliti.  Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut, bahwa  adanya asas kesalahan ( culpabilitas ) kelalaian/kesengajaan dalam penjatuhan pidana kepada  korporasi yang pada dasarnya tidak dapat disamakan dengan penjatuhan pidana terhadap orang  pribadi menentukan bahwa pertanggungjawaban korporasi tersebut diberikan dua  pertanggungjawaban dalam sistem hukum pidanannya, yaitu pertanggungjawaban yang ketat (  strict Liability ) dan pertanggungjawaban pengganti ( vicarious liability ), yang bertujuan agar  pelaku pidana dalam korporasi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan  hukum. Sedangkan faktor penghambat dalam pertanggungjawaban korporasi dalam sistem  pidana di Indonesia ialah fakotr dari hukum atau Undang-Undang atau peraturan dan penegak  hukum atau pembuat dan penetap hukum. Hukum di Indonesia lebih menjurus kepada orang  pribadi dan bukan kepada badan hukum atau badan yang bersifat organisator seperti korporasi  sehingga hukumpun tidak bisa dengan begitu saja dijatuhkan kepada korporasi. Begitupula  dalam pertanggungjawaban korporasi itu sendiri. Sedangkan penegak hukum yaitu penetap dan  pembuat hukum dalam menentukan hukuman memerlukan waktu, data, dan keahlian dalam  pendalaman perkara khususnya dalam kasus korporasi sedangkan penegak hukum tersebut sudah  memiliki banyak penanganan dan pemidanaan kasus-kasus dalam perkara lain.  Vina Miftakhuli Jannati  Berdasarkan hal diatas maka saran yang penulis kemukakan adalah seiring dengan semakin  besamya peranan korporasi dalam bidang perekonomian dan semakin banyak pula terjadi kasuskasus yang melibatkan korporasi dalam kasus-kasus tersebut, maka kiranya para pembentuk  undang-undang dapat lebih mengantisipasi peranan korporasi dalam tindak pidana ekonomi  dengan membuat serangkaian peraturan yang tegas terhadap korporasi yang telah melakukan  perbuatan pidana agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu di hadapan hukum.