%0 Generic
%9 Other
%A SHINTYA SARDI, 1112011335
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2015
%F eprints:10547
%I FAKULTAS HUKUM
%T PELAKSANAAN PENYESUAIAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK  TIDAK KENA PAJAK PADA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  DI KOTA BANDAR LAMPUNG
%U http://digilib.unila.ac.id/10547/
%X ABSTRAK  Pelaksanaan Pajak bumi dan bangunan yang diikuti dengan dikeluarkannya UU Nomor 28  Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehingganya perlu penyesuaian  dalam menentukan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) pada Pajak Bumi  dan Bangunan (PBB). Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan  penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan di  Kota Bandar Lampung dan apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan penyesuaian Nilai  Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandar  Lampung ? Metode yang digunakan adalah normatif empiris.  Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan penyesuaian NJOPTKP pada PBB di Kota  Bandar Lampung adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung selaku Instansi  yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan memiliki  pertimbangan-pertimbangan pada saat melaksanakan penyesuaian NJOPTKP pada PBB yaitu  Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Pajak yang baru di daerahkan sehingganya butuh  penyesuaian dalam pelaksanaannya, nilai Jual perumahan yang ada di Kota Bandar Lampung,  daya beli masyarakat Bandar Lampung terhadap kepemilikan hak atas tanah maupun hak  terhadap bangunan, kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hambatan  yang ada dalam penyesuaian NJOPTKP pada PBB di Kota Bandar Lampung adalah Pajak  Bumi dan Bangunan merupakan Pajak yang baru didaerahkan, faktor sarana dan fasilitas  merupakan faktor pendukung secara sederhana yang dapat dirumuskan sebagai sarana fisik  yang berfungsi sebagai faktor pendukung, menentukan nominal Nilai Jual Objek Pajak Tidak  Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan mengingat daya beli masyarakat Bandar  Lampung terhadap kepemilikan hak atas tanah maupun hak terhadap bangunan cukup  rendah.  Saran yang peneliti ajukan yaitu : 1.Sebaiknya sebelum menentukan NJOPTKP PBB  Pemerintah lebih berperan aktif mensosialisasikan mengenai UU Nomor 28 Tahun 2009  tentang Pajak Daerah agar masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan PBB telah  dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dan mengetahui NJOPTKP PBB yang telah  ditentukan kembali oleh Pemerintah Daerah. 2.Pemerintah daerah saat menentukan  NJOPTKP melibatkan masyarakat sehingganya tidak akan ada pihak atau masyarakat yang  akan merasa dirugikan. 3.Pemerintah Daerah harus benar-benar mengetahui luas wilayah,  jumlah penduduk, pendapatan per-kapita penduduk sehingganya tidak salah menentukan  nominal NJOPTKP pada PBB dan tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan dalam  penyesuaian.  Kata kunci : Pelaksanaan, Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, dan Pajak Bumi  dan Bangunan      ABSTRACT    The implementation of land and building tax followed by the issuance of Law No.  28/2009 about Regional Taxes and Levies. It is need an adjustment in determining  the tax object selling value non-taxable (NJOPTKP) on Land and Building Tax.  The problems in this research were how the implementation of the adjustment of  tax object selling value non taxable on land and building tax in Bandar Lampung  city and what was the inhibiting factor in the implementation of the adjustment of  tax object selling value non taxable on land and building tax in Bandar Lampung  city? The method used was empirical normative.  The results showed that the implementation of the adjustment of NJOPTKP of tax  object selling value non taxable on land and building tax in Bandar Lampung was  the Regional Revenue Office of Bandar Lampung as the agency which had the  authority in the management of land and building tax had considerations during  implementing the adjustments of NJOPTKP on Land and Building which need an  adjustments in implementation, Sell value housing in the city of Bandar Lampung,  Bandar Lampung purchasing power of the ownership of land and building rights,  the taxpayer’s ability to meet its obligations. The obstacles in the adjustment of  NJOPTKP of tax object selling value non taxable on land and building tax in  Bandar Lampung city was land and building tax was a new tax implemented,  facilities and infrastructure factors that can be defined as the infrastructure that  serves as a contributing factor, determining nominal taxable value Non Taxable  on Land and Building Tax where the purchasing power of the Bandar Lampung  people to the ownership of land and building right was quite low.  Suggestions that researchers propose that: 1. Before the governments determining  NJOPTKP they should active to socialize the Law No. 28/2009 about Regional  Taxes so the people know the management of land and building tax delegated to  local governments. 2. The local government should involve the community so that  there is no party or people who aggrieved. 3.The local government should know  the area, population, and people income so that in determining the nominal of  NJOPTKP of land and building tax there is no people who aggrieved.  Keywords : Implementation, tax object selling value non-taxable, land and  building tax