The repository administrator has not yet configured an RDF license.
KENDALA KEJAKSAAN DALAM EKSEKUSI ASET TERPIDANA KORUPSI PADA APBD LAMPUNG TIMUR DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung)
ABSTRAK KENDALA KEJAKSAAN DALAM EKSEKUSI ASET TERPIDANA KORUPSI PADA APBD LAMPUNG TIMUR DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung) Oleh ADNAN HUSEIN Kejaksaan dalam kerangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam hal ini dapat melaksanakan salah satu tugas dan fungsinya melaksanakan eksekusi terhadap aset terpidana korupsi, namun Kejaksaan Tinggi Lampung dihadapkan pada kendala dalam eksekusi asset Satono mantan Bupati Lampung Timur, karena sampai dengan saat ini asset Satono belum dieksekusi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah kendala yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Lampung dalam eksekusi aset terpidana korupsi pada APBD Lampung Timur? (2) Bagaimanakah upaya yang dilaksanakan Kejaksaan Tinggi Lampung dalam eksekusi aset terpidana korupsi pada APBD Lampung Timur? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber penelitian ini adalah Kejaksaan Tinggi Lampung, Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Kendala yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Lampung dalam eksekusi aset terpidana korupsi pada APBD Lampung Timur adalah faktor penegak hukum dan sarana prasarana. Faktor penegak hukum yaitu masih kurang optimalnya pelaksanaan tugas Kejaksaan karena belum maksimalnya standar operasional prosedur dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Faktor sarana dan prasarana yaitu belum tersedianya program jaringan komputer antar Kejaksaaan Tinggi yang berisi database tindak pidana korupsi dapat menghubungkan Intelijen Kejaksaan dengan berbagai institusi penegak hukum lainnya untuk bekerjasama dan berbagi informasi dalam pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. (2) Upaya yang dilaksanakan Kejaksaan Tinggi Lampung dalam eksekusi aset terpidana korupsi pada APBD Lampung Timur dapat dilaksanakan dilaksanakan dengan pelacakan asset, penyitaan asset, pembekuan asset dan pelelangan asset milik terpidana dan ahli warisnya setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, melalui putusan subsider pidana penjara, melalui gugatan perdata dan administrasi keuangan. Adnan Husein Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, kepentingan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dan besarnya pidana uang pengganti sesuai dengan kerugian negara. (2) Implementasi sarana dan prasarana berbasis teknologi komunikasi dan informasi, tahapan tersebut dapat dilakukan secara online sehingga dapat menghemat waktu dan proses secara efektif dan efisien. Kata Kunci: Kendala, Eksekusi Aset, Korupsi
KENDALA KEJAKSAAN DALAM EKSEKUSI ASET TERPIDANA KORUPSI PADA APBD LAMPUNG TIMUR DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung) (File PDF)
KENDALA KEJAKSAAN DALAM EKSEKUSI ASET TERPIDANA KORUPSI PADA APBD LAMPUNG TIMUR DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung) (Other)
HTML Summary of #10627 KENDALA KEJAKSAAN DALAM EKSEKUSI ASET TERPIDANA KORUPSI PADA APBD LAMPUNG TIMUR DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung)
KZ Law of Nations