The repository administrator has not yet configured an RDF license.
ANALISIS PERBANDINGAN PERBUATAN PERZINAHAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM
ABSTRACT Adultery becomes increasingly common in society today, because weak regulation in Criminal Law Code (KUHP). According to Islamic Law, the adultery deed is threaten with severe punishment of stoning to death and whipped and be exiled. The problems in this research were: how did the comparison of adultery according to Indonesia Criminal Code and Islamic Law? And how did the prospective regulation of adultery deed in Indonesia criminal code reformation which accommodated Islamic Law? This research used normative jurisdiction to study or analyze secondary data coming from law materials and by understanding law as regulation devices or positive norms in legislation system. The results show that adultery in the concept of Indonesia criminal code is a sexual intercourse between man and woman who are engaged in a marriage. Implicitly or explicitly, provision in Article 284 provide opportunity of sexual intercourse out of marriage between unmarried man and unmarried woman. Adultery definition in Islamic Law is sexual intercourse between man and woman, whether they are engaged in a marriage or not. In Indonesia criminal law, adultery is punished with 9 months imprisonment, while in Islamic Law, adulterer is stoned to death or whipped and exiled for a year from society. Adultery in Criminal Code (KUHP) is a criminal complaint but Islamic law does not recognize criminal complaint. The prospect of adultery regulation in reformation of Indonesia criminal code should consider the principle of adultery criminal complaint to reform criminal law. The researcher suggests that adultery is a severe problem and should be hard sanctioned to create good nation generation and to continue Indonesia civilization by maintaining morality, traditional customs, and civilized nation based on single divinity, God Almighty, according to Indonesia philosophy of Pancasila. National criminal code (KUHP) is expected to refer Islamic Law and adapted to Indonesia society. Keywords : adultery, Indonesia criminal code, Islamic law ABSTRAK Perzinahan merupakan hal yang bias a terjadi dalam masyarakat saat ini, karena lemahnya pangaturan dalam KUHP. Sedangkan menurut hukum Islam perbuatan zina itu ancaman hukumannya cukup berat yaitu dirajam dan di dera serta di asingkan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana perbandingan perbuatan perzinahan menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam? dan Bagaimana prospelctif pengaturan perbuatan perzinahan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia yang mengakomodir hukum Islam? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perbandingan perbuatan perzinahan dalam konsep Hukum Pidana Indonesia, yakni persetubuhan antara laki­ laki dan perempuan yang sudah terikat perkawinan. Sehingga ketentuan Pasal 284 KUHP baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan peluang kepada persetubuhan eli luar nikah antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat pernikahan dengan orang lain, sedangkan pengertian zina dalam hukum Islam, yakni persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah terikat perkawinan maupun yang belum terikat perkawinan, dilihat dari sanksi pelaku perbuatan zina hanya dikenakan 9 bulan penjara sedangkan dalam hukum Islam pelaku akan dirajam, didera dan diasingkan selama setahun dari masyarakat. Selanjutnya menyangkut delik perbuatan zina merupakan delik aduan dalam KUHP, sedangkan dalam Islam tidak mengenal delik aduan. Prospelctif pengaturan perbuatan perzinahan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia sudah seharusnya memberikan pertimbangan mengenai sifat delik perzinahan guna pembaharuan hukum pidana. Saran dalam penelitian ini : perzinahan merupakan masalah yang berat dan harus dikenai sanksi yang keras karena demi menciptakan generasi bangsa yang baik dan melanjutkan peradaban negara Indonesia yang menjaga norma kesusilaan, adat­ istiadat dan bangsa yang beradab berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sesuai didalam falsafah bangsa kita Pancasila. Sehingga diharapkan KUHP Nasional juga mengacu kepada hukum Islam yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Kata Kunci: Perzinahan, Hukum Pidana Indonesia, Hukum Islam
ANALISIS PERBANDINGAN PERBUATAN PERZINAHAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM (File PDF)
ANALISIS PERBANDINGAN PERBUATAN PERZINAHAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM (Other)
HTML Summary of #10683 ANALISIS PERBANDINGAN PERBUATAN PERZINAHAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM