%0 Generic
%A SURYA ASMARA, 1112011342
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2015
%F eprints:10758
%I FAKULTAS HUKUM
%T ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG NO 14/G/2014/PTUN-BL TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN  KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 1  BEKRI DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
%U http://digilib.unila.ac.id/10758/
%X ABSTRAK      Syamhudi selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Bekri mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Bupati Lampung Tengah terkait pemutasian tidak adil atas dirinya dari Kepala Sekolah menjadi guru biasa. Surat Keputusan Nomor : 821.29/046/LTD.3/2014 yang dikeluarkan tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah karena penggugat baru menjabat 2 tahun menjadi Kepala Sekolah jadi sesuai peraturan jika dimutasi harus Menjadi Kepala Sekolah juga sedangkan isi Surat Keputusan menyatakan penggugat dimutasi menjadi guru biasa di SMPN 1 Bumi Ratu Nuban. Setelah melewati sidang hampir 3 bulan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung mengeluarkan Keputusan No:14/G/2014/PTUN-BL tentang sengketa kepegawaian antara penggugat dan tergugat dengan amar putusan gugatan tidak diterima. Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: a) Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap Putusan PTUN Bandar Lampung? b) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim terhadap putusan perkara No 14/G/2014/PTUN-BL?  Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan seleksi, klarifikasi, dan penyusunan data. Analisis data menggunakan analisis deskriptip kualitatip. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasaan yang dilakukan adalah : a) Pengadilan Tata Usaha Negara berhak untuk mengadili kasus ini karena surat keputusan yang dikeluarkan Bupati Lampung Tengah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sesuai pasal Pasal 1 Angka (9) UU No 51 Tahun 2009. b) dasar Pertimbangan Hakim adalah Pasal 129 ayat ( 1 ) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan  bahwa “Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui Upaya administratif”, jadi penggugat harus melakukan banding administratif di BAPEK, gugatan tidak diterima karena bersifat premature. Saran Sebaiknya hal-hal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di jadikan acuan bagi pejabat atasan atau yang memiliki kekuasaan dalam posisi menandatangani surat keputusan Bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dan untuk PTUN agar proses dismissal berjalan dengan efektif.  Kata kunci: pengadilan PTUN, pengangkatan jabatan, pertimbangan hakim      ABSTRACT    Syamhudi as Headmaster of Junior High School 1 Bekri submits the claim to the Administrative Court to the Central Lampung Regent related with unfair mutations on him from the Headmasterl became a regular teacher. Decree Number: 821.29/046/LTD.3/2014 that issued by defendant is not appropriate with Regulation of the National Education Minister Number 28 Year 2010 About The Assignment of The Teacher as Headmaster/ Madrasah because defendant is officiate during 2 years being a Headmaster, so appropriate with the regulation if he is mutationed should be a Headmaster, while the contains of verdict states that plaintiff is mutationed as a teacher in Junior High School 1 Bumi Ratu Nuban. After doing the session almost 3 months, State Administrative Court Bandar Lampung issued the dictum Number:14/G/2014/PTUN-BL about employment dispute between the plaintiff and the defendant with verdict is not acceptable. According to explanation above, so the main problem in this research are: a) how is the legal arrangement towards verdict PTUN Bandar Lampung? b) what is the basic thing judge consideration towards verdict Number 14/G/2014/PTUN-BL?  Approach matter used in this research is normative juridical. Data source use primery and secunder data. Collecting data method is literature study and field study. Data processing are done by several steps such as selection, clarification, and data preparation. Data analysis use descriptive qualitative analysis. According to the research result and discussion, should be doing are: a) Administrative Court has the right to prosecute the case because a decree issued by Regent of Central Lampung including administrative decision in accordance with pasal, Pasal 1 Angka (9) UU No 51 Tahun 2009. b) The basic consideration is Judge Pasal 129 ayat ( 1 ) Undang- Undang Nomor 5 Year 2014 on State Civil Apparatus mentioned that "the State Civil administrative Employee Dispute resolved through administrative efforts", so the plaintiff must perform an administrative appeal in BAPEK, the claim was not accepted because it is premature. Suggestions Should matters contained in Undang-Undang Number 5 Year 2014 made reference to the