%0 Journal Article
%A 0812011134, Christ Inggreet Angkasa Putri
%D 2012
%F eprints:10848
%J Digital Library
%T UPAYA POLRI DALAM PEMBERANTASAN PEREDARAN  NARKOTIKA SEBAGAI SALAH SATU KEJAHATAN  TRANSNASIONAL
%U http://digilib.unila.ac.id/10848/
%X Abstrak      Narkotika sebenarnya diperlukan dalam kehidupan manusia. Dalam bidang  pengobatan dan ilmu pengetahuan, narkotika merupakan obat yang sangat  diperlukan, namun dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat  merugikan bila dipergunakan tanpa pemberantasan dan pengawasan yang  seksama. Seiring berjalannya waktu keberadaan narkotika bukan hanya sebagai  penyembuh namun justru menghancurkan. Sejak tahun 1998 terdapat indikasi  bahwa Indonesia tidak lagi hanya sebagai negara transit, tetapi sudah merupakan  negara tujuan pasar narkotika yang besar, apabila dengan harga yang tinggi  (“great market, great price”) sehingga Indonesia semakin rawan menjadi surga  bagi para sindikat narkotika. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi  penulis adalah Bagaimanakah upaya POLRI dalam pemberantasan peredaran  narkotika sebagai salah satu kejahatan transnasional? dan Apakah yang menjadi  faktor penghambat POLRI dalam pemberantasan peredaran narkotika sebagai  salah satu kejahatan transnasional?  Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif  dan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian  ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan  wawancara terhadap pihak Kepolisian di Polda Metro Jaya dan Direktorat  Narkoba Badan Reserse Kriminal POLRI dan Dosen Fakultas Hukum Universitas  Lampung. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh  kemudian diolah dengan cara memeriksa dan mengkoreksi data, setelah data  diolah yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif guna mendapatkan  suatu kesimpulan yang memaparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari  penelitian.  Christ Inggreet Angkasa Putri  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa  upaya POLRI dalam pemberantasan peredaran narkotika sebagai salah satu  kejahatan transnasional dapat dilakukan dengan berbagai upaya. Upaya Pre-emtif  seperti pihak kepolisian membuat penyuluhan agar memberi informasi kepada  masyarakat tentang fakta peredaran narkotika di Indonesia. Upaya Preventif  seperti dilakukannya pengawasan yang ketat pada peredaran narkotika secara  transnasional dan melakukan kerjasama antar negara contohnya sebagai pusat  pengumpulan data, analisa data, melakukan koordinasi dengan pertukaran  informasi tentang penyeludupan narkotika maupun jaringan narkotika antar  negara, meningkatkan kerjasama antara dua negara mencegah produksi dan  peredaran narkotika, pertukaran pengalaman, penelitian, pengobatan, dan  rehabilitasi, pembahasan penyelidikan bersama. Upaya Represif seperti upaya  penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang  tegas untuk membuat efek jera bagi para pengguna dan pengedar narkoba. Upaya  Rehabilitasi seperti usaha untuk menolong, merawat dan merehabilitasi korban  penyalahgunaan narkoba/obat terlarang dalam lembaga tertentu. Dalam proses  upaya POLRI dalam pemberantasan peredaran narkotika sebagai salah satu  kejahatan transnasional terdapat hambatan antara lain: Faktor hukum yaitu belum  adanya perjanjian ektradisi dengan beberapa negara, pelaksanaan hukuman atau  eksekusi di Indonesia masih belum dapat terlaksana dengan baik; Faktor  kepribadian atau mentalitas penegak hukum yaitu sumber daya yang dimiliki  kepolisian terbilang masih sangat minim, dan terkendala adanya kurangnya  kordinasi sektoral antara instansi-instansi; Faktor pendukung yaitu peralatan yang  dimiliki tidak bisa dibilang memadai dan lengkap, minimnya anggaran untuk  biaya operasional; Faktor kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat  yaitu keterlibatan masyarakat yang didorong persoalan ekonomi dan rendahnya  rasa kepedulian masyarakat dengan apa yang terjadi disekitarnya.  Adapun saran yang diberikan penulis adalah untuk memaksimalkan upaya yang  dilakukan pihak kepolisian maka sangatlah perlu untuk menambah aparat penegak  hukum kesatuan narkotika; memfasilitasi aparat dengan peralatan pendeteksi  narkotika yang canggih yang merata ke semua wilayah Indonesia baik di daerah  perbatasan darat maupun laut; lalu dianggarkan dana operasional yang cukup  untuk memberantas peredaran narkotika dan membuat perjanjian kerjasama  dengan seluruh negara dengan membuat perjanjian eksradisi.