%0 Thesis
%9 Other
%A 0616041054, Zaldi Afriyanto 
%B FISIP
%D 2012
%F eprints:10892
%I Universitas Lampung
%T DINAMIKA HUBUNGAN EKSEKUTIF-LEGISLATIF DI TINGKAT LOKAL   (Studi Di Kota Bandar Lampung Tahun 2004-2009)  
%U http://digilib.unila.ac.id/10892/
%X Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebuah undang-undang yang  mengatur tentang pemerintahan daerah. Dalam undang-undang ini menyebutkan  bahwa pihak eksekutif dan legislatif adalah unsur penyelenggara pemerintahan  daerah. Peraturan tersebut mengindikasikan bahwa kedudukan eksekutif dan legislatif  bersifat sejajar dan tidak saling menguasai. Tujuan dari undang-undang ini adalah  menciptakan check and balance antar kedua lembaga dalam praktek penyelenggaraan  pemerintahan daerah. Namun dalam realita, kedudukan DPRD dan eksekutif sebagai  unsur penyelenggara pemerintahan membuat tugas dan fungsi masing-masing  lembaga menjadi bias. Sehingga dalam prakteknya, proses penyelenggaraan  pemerintahan masih di dominasi oleh eksekutif.     Penelitian ini bertujuan untuk: (a) menjelaskan manifestasi dominasi eksekutif;          (b) menganalisis penyebab terjadinya dominasi eksekutif; serta (c) mengungkap  transaksi politik antar elit politik dan partai politik dalam praktek penyelenggaraan  pemerintahan di Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan adalah tipe  penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang  dipakai dalam penelitian ini dengan cara wawancara mendalam dan dokumentasi.     Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pihak eksekutif memang lebih  dominan daripada pihak legislatif dalam praktek pemerintahan di Kota Bandar  Lampung. Hal ini dibuktikan dengan minimnya anggota dewan menjalankan hak  inisiatif membuat peraturan daerah, serta hanya menjadi stempel pemerintah dalam  penetapan anggaran. Hal ini terjadi karena adanya ketimpangan penguasaan sumber  kekuasaan politik antar kedua lembaga ini. Selain itu, kartelisasi politik juga terjadi di  Kota Bandar Lampung, sehingga membuat pihak eksekutif semakin dominan dalam  pemerintahan. Selanjutnya, penyebab terjadinya dominasi eksekutif adalah  patrimonialisme di kalangan elit politik. Dan yang terakhir, transaksi politik antar  kedua lembaga ini, menjadi penyebab utama terjadinya dominasi eksekutif atas  legislatif dalam praktek pemerintahan di Kota Bandar Lampung.    Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal, diantaranya adalah: (1) pihak  legislatif sebaiknya memaksimalkan fasilitas peningkatan kualitas SDM yang  diberikan oleh pemerintah; (2) partai politik harus berani bersikap sebagai oposisi  dalam pemerintahan; (3) anggota dewan sebaiknya menjalankan reses dengan baik;  (4) sebaiknya eksekutif tidak merangkap jabatan sebagai ketua partai politik tertentu.