%A Zaldi Afriyanto  0616041054
%T DINAMIKA HUBUNGAN EKSEKUTIF-LEGISLATIF DI TINGKAT LOKAL 
(Studi Di Kota Bandar Lampung Tahun 2004-2009)

%X Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebuah undang-undang yang
mengatur tentang pemerintahan daerah. Dalam undang-undang ini menyebutkan
bahwa pihak eksekutif dan legislatif adalah unsur penyelenggara pemerintahan
daerah. Peraturan tersebut mengindikasikan bahwa kedudukan eksekutif dan legislatif
bersifat sejajar dan tidak saling menguasai. Tujuan dari undang-undang ini adalah
menciptakan check and balance antar kedua lembaga dalam praktek penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Namun dalam realita, kedudukan DPRD dan eksekutif sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan membuat tugas dan fungsi masing-masing
lembaga menjadi bias. Sehingga dalam prakteknya, proses penyelenggaraan
pemerintahan masih di dominasi oleh eksekutif.
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (a) menjelaskan manifestasi dominasi eksekutif;        
(b) menganalisis penyebab terjadinya dominasi eksekutif; serta (c) mengungkap
transaksi politik antar elit politik dan partai politik dalam praktek penyelenggaraan
pemerintahan di Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan adalah tipe
penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang
dipakai dalam penelitian ini dengan cara wawancara mendalam dan dokumentasi.
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pihak eksekutif memang lebih
dominan daripada pihak legislatif dalam praktek pemerintahan di Kota Bandar
Lampung. Hal ini dibuktikan dengan minimnya anggota dewan menjalankan hak
inisiatif membuat peraturan daerah, serta hanya menjadi stempel pemerintah dalam
penetapan anggaran. Hal ini terjadi karena adanya ketimpangan penguasaan sumber
kekuasaan politik antar kedua lembaga ini. Selain itu, kartelisasi politik juga terjadi di
Kota Bandar Lampung, sehingga membuat pihak eksekutif semakin dominan dalam
pemerintahan. Selanjutnya, penyebab terjadinya dominasi eksekutif adalah
patrimonialisme di kalangan elit politik. Dan yang terakhir, transaksi politik antar
kedua lembaga ini, menjadi penyebab utama terjadinya dominasi eksekutif atas
legislatif dalam praktek pemerintahan di Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal, diantaranya adalah: (1) pihak
legislatif sebaiknya memaksimalkan fasilitas peningkatan kualitas SDM yang
diberikan oleh pemerintah; (2) partai politik harus berani bersikap sebagai oposisi
dalam pemerintahan; (3) anggota dewan sebaiknya menjalankan reses dengan baik;
(4) sebaiknya eksekutif tidak merangkap jabatan sebagai ketua partai politik tertentu.

%D 2012
%I Universitas Lampung
%L eprints10892