The repository administrator has not yet configured an RDF license.
ORGANIZING AND LEGALIZING OF A WORKING PLAN OF LOCAL GOVERNMENT (RKPD) IN PARTICIPATIONAL PERSPECTIVE (Study in Musrenbang Kecamatan Metro Pusat)
Since an Act of Number 25 of 2004 published about System of National Foundation Planning than explain which more detail in National Minister Act Number 54 of 2010 about Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang oleh BAPPEDA Kota Metro digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menggunakan pendekatan perspektif dan partisipasif Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan stakeholders dalam perencanaan pembangunan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang salah satu tahapannya adalah Musrenbang Kecamatan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam Perspektif Pendekatan Partisipatif (Studi Pada Musrenbang Kecamatan Metro Pusat)?” Melihat permasalahan yang dikaji maka tujuan penelitian untuk mengetahui penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam perspektif pendekatan partisipatif (Studi Pada Musrenbang Kecamatan Metro Pusat) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara mendalam, sedangkan data sekunder didapat melalui dokumen-dokumen. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam perspektif pendekatan partisipatif dengan studi pada Musrenbang Kecamatan Metro Pusat bahwa pada pelaksanaan Musrenbang telah berlangsung partisipatif hanya kurang maksimal pada saat pelaksanaannya antara lain disebabkan tidak semua stakeholders yang menjadi karakteristik Musrenbang partisipatif menghadiri kegiatan Musrenbang Kecamatan Metro Pusat dan waktu pelaksanaan yang sangat sempit yaitu hanya setengah hari.
ORGANIZING AND LEGALIZING OF A WORKING PLAN OF LOCAL GOVERNMENT (RKPD) IN PARTICIPATIONAL PERSPECTIVE (Study in Musrenbang Kecamatan Metro Pusat) (File PDF)
ORGANIZING AND LEGALIZING OF A WORKING PLAN OF LOCAL GOVERNMENT (RKPD) IN PARTICIPATIONAL PERSPECTIVE (Study in Musrenbang Kecamatan Metro Pusat) (Other)
HTML Summary of #10905 ORGANIZING AND LEGALIZING OF A WORKING PLAN OF LOCAL GOVERNMENT (RKPD) IN PARTICIPATIONAL PERSPECTIVE (Study in Musrenbang Kecamatan Metro Pusat)