@unpublished{eprints10910,
           month = {September},
           title = {PERANAN PEMERINTAH ADAT LAMPUNG SAIBATIN DALAM
PEMERINTAHAN DESA BEDUDU},
          school = {Universitas Lampung},
          author = {Rinaldi Pradana Putra 0746021059},
            year = {2012},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/10910/},
        abstract = {Masyarakat Lampung merupakan masyarakat kekerabatan bertalian darah 
menurut garis keturunan ayah (Geneologis-Patrilinial), yang terbagi-bagi dalam 
masyarakat keturunan menurut Poyang asalnya masing-masing yang disebut  
buay. Setiap kerabat menurut tingkatannya masing-masing mempunyai pemimpin 
yang disebut penyimbang yang terdiri dari anak tertua laki-laki yang mewarisi 
kekuasaan  Ayah secara turun temurun. 
Lokasi yang diambil dalam peneltian ini ditententukan dengan cara sengaja 
(purposive) yaitu Desa Bedudu,  Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
peranan adat Lampung Saibatin terhadap pemerintahan desa Bedudu. Metode 
penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode penelitian studi kasus 
dengan menginterpretasikan data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan wawancara mendalam dengan melakukan studi lapangan, studi 
kepustakaan dan studi dokumentasi. 
Dari pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa pengaturan sistem 
pemerintahan adat pada marga Belunguh dilakukan secara terstruktur dengan 

 
kedudukan tertinggi di pemerintahan adat dipimpin oleh Suntan. Dalam 
menjalankan pemerintahan adat Suntan/Suttan dibantu oleh Dalom, Raja, Batin, 
Radin, Mas dan Kimas yang masing-masing sudah mempunyai tugas tersendiri 
sesuai dengan gelar yang diembannya.  Saat ini pemerintahan adat kurang tanggap 
pada berbagai macam sengketa tanah yang terjadi diwilayahnya, kerena ada 
beberapa kasus sengketa tanah dalam masyarakat adat yang penyelesaiannya 
diambil alih oleh Pemerintahan Desa dan Pengadilan Umum, sehingga 
menyebabkan terjadinya penurunan peranan Suntan dalam masyarakat adat yang 
dipimpinnya.  Padahal seharusnya penyelesaian sengketa tanah dalam wilayah 
adat merupakan tanggung jawab dan wewenang Suntan sebagai kepala adat. 
Namun Pemerintahan adat dalam konteks acara-acara adat masih sangat 
diperhatikan oleh masyarakat misalnya acara upacara adat  perkawinan, sehingga 
peranan Suntan Marga Belunguh dalam pemerintahan adat masih sangat kuat 
khususnya  ketika akan dilaksanakan upacara adat dalam Marga Belunguh. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa,  menurut penulis telah terjadi 
pergeseran  status Suntan Marga Belunguh dikarenakan Suntan hanya sebagai 
kepala pemerintahan adat, sedangkan pemerintahan desa dipimpin oleh 
Peratin/kepala desa. Akibat pergeseran status Suntan yang hanya menjabat 
sebagai kepala pemerintahan adat saja, menyebabkan masyarakat lebih memilih 
penyelesaian sengketa tanah dalam wilayah adat melalui pemerintahan desa dari 
pada penyelesaian melalui pemerintahan adat, akan tetapi Suntan mempunyai 
peranan yang sangat kuat dalam mengeluarkan pendapat dan memutuskan apa 
saja aturan yang akan dilaksanakan pada upacara adat. }
}