%0 Thesis
%9 Other
%A 0816021027, DWI ARUM SETIYAWATI
%B FISIP
%D 2012
%F eprints:10916
%I Universitas Lampung
%T POLA HUBUNGAN EKSEKUTIF DENGAN LEGISLATIF DALAM  PROSES PEMBUATAN PERATURAN DAERAH    (Studi pada Perda Pajak Hiburan Tahun 2011 Kabupaten Lampung  Selatan) 
%U http://digilib.unila.ac.id/10916/
%X Awal kemerdekaan posisi legislatif atau DPRD sangat lemah hanya berwenang   memilih badan eksekutif dan bernama Badan Perwakilan Daerah (BPRD) yang   diketuai oleh kepala daerah. Setelah diterbitkannya Undang-Undang yang   mengatur tentang pemerintahan daerah maka kedudukan DPRD atau legislatif   daerah menjadi seimbang dengan eksekutif daerah terutama dalam proses   pembuatan peraturan daerah. Pada proses pembentukan peraturan daerah   diperlukan suatu kerjasama yang baik antara pihak eksekutif daerah dengan   legislatif daerah sehingga peraturan daerah tersebut dapat diterima dan   bermanfaat oleh semua pihak terutama peraturan tentang Pajak Hiburan karena   merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Rumusan masalah dari   penelitian ini adalah “Bagaimana Pola Hubungan Eksekutif Daerah dengan   Legislatif Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam Proses Perumusan   Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan Tahun 2011”      Melihat permasalahan yang dikaji maka tujuan penelitian untuk mengetahui   Pola Hubungan Eksekutif Daerah dengan Legislatif Daerah dalam Proses   Perumusan Pembuatan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan Tahun 2011.   Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis   data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat   dari wawancara mendalam dan survey, sedangkan data sekunder didapat   melalui dokumen-dokumen dan literatur-literatur.      Hasil penelitian yang diperoleh bahwa dalam penetapan peraturan daerah   antara Lembaga Eksekutif Kabupaten Lampung Selatan dengan Lembaga   Legislatif Kabupaten Lampung Selatan mempunyai kedudukan yang sejajar   sehingga menimbulkan suatu hubungan kemitraan yang bertumpu pada aspek   kerjasama, komunikasi dan musyawarah mufakat. Pada proses penetapan   Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan tahun 2011, pihak eksekutif dengan   legislatif melakukan suatu hubungan yang baik dan berjalan secara searah dan   bersifat positif sehingga tidak ada kecurangan-kecurangan yang dapat   merugikan atau menguntungkan satu pihak tertentu saja yang dapat   menimbulkan suatu konflik.