%0 Thesis
%9 Other
%A 0816021036, JOSUA ELIE TAMPUBOLON 
%B FISIP
%D 2012
%F eprints:10919
%I Universitas Lampung
%T IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURAT EDARAN WALIKOTA  TENTANG KEDISIPLINAN PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH   KOTA BANDAR LAMPUNG
%U http://digilib.unila.ac.id/10919/
%X Setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010   tentang Disiplin PNS, sebagai wujud apresiasi dalam meningkatkan   kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, Walikota Bandar Lampung   mengeluarkan Surat Edaran Walikota (Nomor 800/1871/I.03/2011)   tentang kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan   Kota Bandar Lampung. Dalam Lampung Ekspres News pada Rabu, 15   September 2010, bahwa pada hasil sidak yang dilakukan oleh Komandan   Polisi Pamong Praja, Inspektorat, dan Humas. Prestasi terbanyak PNS   bolos berhasil dibukukan Dinas Tata Kota Bandar Lampung. Tujuan   peneliti ingin mengetahui Proses Implementasi Kebijakan Surat Edaran   Walikota tersebut di Dinas Tata Kota Bandar Lampung.     Tipe penelitian adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan   untuk membuat deskripsi, gambaran atau fenomena secara sistematis,   faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar   JOSUA ELIE TAMPUBOLON   fenomena yang diselidiki, dengan pendekatan penelitian kualitatif. Fokus   penelitian ini adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur   birokrasi yang berkenaan dengan Implementasi Kebijakan Surat Edaran   Walikota. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.   Analisis data dilakukan dengan membahas atau menceritakan semua data   yang diteliti dengan prosedur analisis yaitu reduksi data, display   (penyajian data) dan verifikasi (menarik kesimpulan). Instrumen   pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi.     Hasil penelitian di Dinas Tata Kota Bandar Lampung didapatkan bahwa   dari 4 indikator dari model kebijakan Edward III yaitu komunikasi sudah   dapat dikatakan kateogri baik, sumber daya sudah dapat dikatakan kategori   baik, Disposisi masuk dalam kategori buruk, struktur birokrasi sudah dapat   dikatakan kategori baik.