%0 Thesis
%9 Other
%A Kartika Agustina, Kartika Agustina
%B FISIP
%D 2012
%F eprints:10931
%I Universitas Lampung
%T PERANAN CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH    (PPAT) DALAM PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH   (Studi di Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur )  
%U http://digilib.unila.ac.id/10931/
%X Peran Camat sebagai PPAT Sementara didefinisikan secara jelas dan legal dalam    PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah   yang mengatur bahwa tugas pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian   pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukan perbuatan   hukum tertentu mengenai hak tanah atau hak bagi pendaftaran perubahan data   pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Selain itu   kedudukan Camat sebagai PPAT juga diatur dalam Peraturan Menteri   Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1999. Dengan berpedoman pada PP No.37   Tahun 1998 tersebut serta ditinjau dari aspek geografis, demografi, sosial budaya,   dan sejarah Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, maka   peneliti memilih fokus penelitian pada dua objek utama, yaitu Jual-Beli dan   Peralihan hak karena pewarisan.      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Camat Sebagai Pejabat   Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah,   dimana penelitian ini dilakukan di Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten   Lampung Timur. Selain itu juga untuk melihat seberapa efektif dan efisien   peranan Camat sebagai PPAT dalam mengakomodir kepentingan masyarakat   Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur mengenai masalah   pendaftaran hak-hak atas tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini   adalah metode deskriptif kualitatif.      Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan camat telah cukup   baik melaksanakan perannya sebagai PPAT Sementara dalam pemeliharaan data   pendaftaran tanah karena Jual-Beli dan Pewarisan. Namun demikian masih   ditemukan beberapa hambatan dan kekurangan yang terjadi pada prakteknya,   antara lain terletak pada proses pemeriksaan objek, proses penandatangan akhir   pada Akta yang tidak lengkap, dan mengenai tidak adanya peraturan tertulis yang   jelas dan sah secara hukum mengenai biaya pembuatan Akta. Oleh karena itu,   Camat harus bersikap lebih profesional dan cermat dalam menjalankan tugasnya.   Selain itu, diperlukan juga peraturan tertulis dan legal yang mengatur tentang   biaya pemeliharaan data pendaftaran tanah tersebut.