title: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS MAHKAMAH AGUNG TERHADAP  TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN OLEH  ANGGOTA TNI DALAM LINGKUP PERADILAN MILITER  (Perkara No. 16K/ MIL/ 2008)
creator: 0812011158, Dwi Haska Kurniati
subject:  
description: Abstrak      ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS MAHKAMAH AGUNG TERHADAP  TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN OLEH  ANGGOTA TNI DALAM LINGKUP PERADILAN MILITER  (Perkara No. 16K/ MIL/ 2008)  Oleh  DWI HASKA KURNIATI  Tindak pidana pemalsuan surat dalam hal ini pemalsuan surat nikah. Tindak  pidana pemalsuan surat bukan hanya dilakukan oleh masyarakat umum saja  ternyata anggota TNI/ militer juga melakukan hal yang dapat mencoreng citra  Kesatuan dan pribadinya. Di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/ MIL/  2008 terjadi suatu tindak pidana pemalsuan surat nikah yang dilakukan oleh  anggota TNI/ militer (Achmad Darma Putra) adalah pelaku tindak pidana  pemalsuan surat untuk mengurus akta kelahiran putranya oleh Oditur Militer pada  Oditurat Militer III-12 Surabaya dituntut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh)  bulan dan oleh Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdakwa dibebaskan  dari segala dakwaan. Oditur Militer III-12 Surabaya mengajukan permohonan  kasasi terhadap Mahkamah Agung karena menganggap bahwa putusan yang  dijatuhkan kepada terdakwa oleh Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya  terdapat kekeliruan dalam mengambil keputusan, dan Hakim Mahkamah Agung  tidak menerima permohonan kasasi dan tetap membebaskan terdakwa. Adapun  permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah dasar pertimbangan Hakim  Mahkamah Agung dalam memberikan putusan bebas terhadap tindak pidana  pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dalam lingkup peradilan militer  (Perkara No. 16K/MIL/2008) serta bagaimanakah pertanggungjawaban pidana  anggota TNI yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam lingkup  peradilan militer. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam  menyusun skripsi ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif dan  yuridis empiris, dengan responden 1 (satu) orang Oditur pada UPT Oditurat  Militer I-04 Bandar Lampung dan 2 (dua) orang Polisi Militer pada Korem 043  Garuda Hitam Bandar Lampung.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa (1)  dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan putusan bebas  terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dalam  lingkup peradilan militer perkara No. 16K/MIL/2008 Majelis Hakim menganggap  bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut  merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat  mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai  Dwi Haska Kurniati  dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut,dan Mahkamah Agung  juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan  Militer dengan telah melampaui batas wewenangnya oleh karena itu permohonan  kasasi Oditur Militer/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang  No.8 tahun 1981 (KUHAP) tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, dengan  demikian Mahkamah Agung tidak perlu mempertimbangkan lagi. (2)  Pertanggungjawaban pidana anggota TNI yang melakukan tindak pidana  pemalsuan surat dalam lingkup peradilan militer didasarkan pada terpenuhi atau  tidak terpenuhinya unsur – unsur dalam Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan  surat, putusan pengadilan dalam hal ini Mahkamah Agung yang membebaskan  Terdakwa dikarenakan tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal  263 yang dituntut oleh Oditur kepada Terdakwa.  Saran dalam penelitian adalah sebagai Aparat penegak hukum terutama seorang  hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata – mata berdasarkan  hukum, kebenaran, keadilan serta dengan tidak membeda – bedakan individu,  serta hakim harus mempertimbangkan baik buruknya dan setiap hakim wajib  menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang  diperiksanya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan, hal ini sesuai  dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 14 Undang – Undang Nomor  48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oditur selaku penuntut dalam  peradilan militer seharusnya lebih obyektif dan profesional lagi dalam menuntut  suatu perkara yang dilakukan terhadap anggota TNI, jangan sampai terhadap  perkara yang dilakukan terdakwa tidak memenuhi unsur – unsur yang dituntut  berdasarkan pasal yang dijatuhkan terhadap terdakwa
date: 2012-04-12
type: Artikel
type: PeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/10939/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/10939/2/BAB%20I.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/10939/3/BAB%20II.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/10939/4/BAB%20III.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/10939/5/BAB%20IV.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/10939/6/BAB%20V.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/10939/7/cover.pdf
identifier:   0812011158, Dwi Haska Kurniati  (2012) ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS MAHKAMAH AGUNG TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI DALAM LINGKUP PERADILAN MILITER (Perkara No. 16K/ MIL/ 2008).  Digital Library.       
relation: http://digilib.unila.ac.id/10939/