%0 Journal Article
%A 0812011190, Intan Komala Dewi
%D 2012
%F eprints:10944
%J Digital Library
%T ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN  PENGANIAYAAN  (Studi Putusan No. 1794/PID.B(A)/2009/PN.TK)
%U http://digilib.unila.ac.id/10944/
%X Abstrak    Kejahatan terhadap penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang semakin  berkembang dari waktu ke waktu, salah satunya dapat dilihat dari pelakunya yang  bukan lagi hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Salah satu penyebabnya  dapat berupa pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Penerapan sanksi  pidana bagi anak juga berbeda dengan orang dewasa, selain itu dalam menerapkan  sanksi pidana terhadap anak digunakan beberapa pertimbangan, kemampuan  bertanggungjawab pelaku atas penjatuhan pidana tersebut, alasan yang  meringankan dan memberatkan terdakwa, fakta-fakta yang terungkap  dipersidangan, pengaruh tindak pidana yang dilakukan terhadap pelaku, korban  dan masyarakat. Permasalahan yang diangkat adalah : (1). Apakah yang menjadi  dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang  melakukan penganiayaan, dan (2). Apakah dalam proses peradilan anak hak-hak  anak telah terpenuhi berdasarkan Undang Undang Pengadilan Anak.  Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  masalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Sedangkan sumber data yang  digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari hasil penelitian  dilapangan yang berupa pendapat-pendapat dan cara kerja aparat penegak hukum  yang menjadi responden dan data sekunder yang diperoleh berdasarkan studi  kepustakaan. Setelah data-data tersebut diperoleh, maka dilakukan proses editing  yang selanjutnya akan dilakukan analisis secara kualitatif.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, diperoleh  kesimpulan bahwa Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana  Terhadap Anak yang Melakukan Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan No.  1794/PID.B(A)/2009/PN.TK), dengan mempertimbangkan pada kesusuaian unsur  ancaman pidana yang didakwakan jaksa, kemampuan bertanggungjawab pelaku  atas penjatuhan pidana tersebut, alasan yang meringankan dan memberatkan  terdakwa, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pengaruh tindak pidana yang  dilakukan terhadap pelaku, korban dan masyarakat, serta memperhatikan hasil  penelitian dari LSM Lembaga Advokasi Anak (LADA). Sehingga hal-hal tersebut  telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2)  KUHP. Dengan ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana  penjara selama 1 (Satu) tahun. Menyangkut kasus penganiayaan yang dilakukan  anak dalam proses peradilan yang selama terdakwa jalani dipersidangan, hak-hak  anak tersebut cukup terpenuhi. Selain pemeriksaannya secara spisikis dan  sosiologis terpenuhi, juga menggunakan undang-undang. Dipersidangan juga  diperlakukan dengan baik, dalam proses kasus tersebut terdakwa mendapat  perlakuan khusus, dan hak-hak anak pun cukup terlaksana walaupun tidak  semuanya terpenuhi mulai dari proses penyidikan, penuntutan, penahanan sampai  dengan penangkapan. Pada dasarnya apapun kondisinya anak adalah korban,  walaupun anak adalah pelaku kejahatan. Sebagai pelaku kejahatan mereka adalah  korban, korban kerasnya kehidupan, korban dari kehidupan keluarga yang kurang  beruntung dan korban tidak berpihaknya pembangunan dan kebijakan terhadap  anak. Sebagai korban, mereka harus dilindungi dan dijamin untuk mendapatkan  hak-haknya. Salah satunya pendidikan, karena dimasa depan anak lah yang akan  menjadi penerus bangsa.  Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, disarankan dalam memperoleh  hasil pemeriksaan dalam persidangan agar para aparat penegak hukum lebih  memperhatikan hak-hak terdakwa karena terdakwa dalam perkara ini masih  tergolong anak dibawah umur (belum berusia 18 tahun) sebagaimana yang  tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan  Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  serta lebih ditingkatkan lagi sehingga dalam pelaksanaannya dapat memuaskan  semua pihak