@article{eprints10951,
           month = {Juli},
           title = {ANALISIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS MURNI OLEH JUDEX
JURIST (HAKIM MAHKAMAH AGUNG)
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. No. 1481K/PID.SUS/2008)},
          author = {Rahmadin Bagus Rafle Jalewangan 0812011245},
            year = {2012},
         journal = {Digital Library},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/10951/},
        abstract = {Abstrak

Adanya regulasi untuk menyelamatkan keuangan negara dari perilaku korupsi
perlu ditunjang oleh kesiapan aparat pengak hukum dalam memahami setiap
rumusan pasal demi pasal yang ada agar tepat sasaran dalam menerapkan kepada
para pelaku tindak pidana korupsi, selain itu diperlukan juga strategi yang tepat
dan jitu demi mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi. Apabila terjadi
putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi, Jaksa/Penuntut Umum dapat
mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung karena Jaksa/Penuntut
Umum berpendapat bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum
karena putusan bebas tersebut adalah bukan pembebasan yang murni. Hal ini
bertentangan dengan Pasal 244 KUHAP yang menentukan bahwa terhadap
putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain
selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat
mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap
putusan bebas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pandangan
ahli hukum terhadap putusan bebas murni yang di mohonkan kasasi dalam perkara
pidana korupsi pada Putusan Mahkamah Agung No. 1481K/PID.SUS/2008?
Apakah pertimbangan judex jurist terhadap putusan bebas murni yang di
mohonkan kasasi dalam perkara pidana korupsi pada Putusan Mahkamah Agung
No. 1481K/PID.SUS/2008?
Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
normatif dan pendekatan yuridis empiris. Responden penelitian terdiri dari Hakim
di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Prosedur pengumpulan data dilakukan
dengan studi pustaka (library research) dan studi lapangan (field research).
Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.
Kesimpulan penelitian ini adalah pandangan judex jurist terhadap putusan bebas
murni yang di mohonkan kasasi dalam perkara pidana korupsi pada Putusan
Mahkamah Agung No. 1481K/PID.SUS/2008 adalah diperkenankannya Jaksa
Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas
(vrijspraak) yakni, oleh karena pembentuk undang-undang (pembentuk KUHAP)
menerapkan ide-ide pemikiran yang memandang bahwa putusan bebas yang
diberikan oleh pengadilan negeri kepada terdakwa dianggap sebagai suatu hak
yang diperoleh terdakwa dan tidak boleh diganggu gugat. Pertimbangan judex
jurist terhadap putusan bebas murni yang di mohonkan kasasi dalam perkara
pidana korupsi pada Putusan Mahkamah Agung No. 1481K/PID.SUS/2008
mengenai kebijakan aplikasi kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan
bebas, bahwa di dalam praktek peradilan pidana Indonesia telah terjadi suatu
penerobosan hukum terhadap ketentuan Pasal 244 KUHAP yang didasarkan pada
Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal
10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Pada
Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut (butir 19) ditentukan bahwa,
?Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan
situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas
dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.
Saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain Pembentuk Undang-undang
(pembentuk KUHAP) dalam merumuskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) yang akan datang hendaknya mempunyai orientasi yang tegas
dalam mereformulasikan suatu pasal, dalam konteks ini yakni berupa reformulasi
terhadap upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan datang,
pembentuk KUHAP hendaknya mereformulasikan secara jelas esensi Pasal 244
KUHAP tersebut, yakni dengan merumuskan mengenai hak Jaksa Penuntut
Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas
(vrijspraak) sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan penafsiran dalam
menyelesaikan kasus-kasus yang oleh pengadilan negeri diputus bebas. Di
samping itu dari dimensi prosedural, pembentuk KUHAP hendaknya merumuskan
juga bahwa untuk penyelesaian kasus-kasus yang oleh pengadilan negeri diputus
bebas, seharusnya melalui tahapan upaya hukum banding terlebih dahulu sebelum
mengajukan upaya hukum kasasi, dengan maksud agar putusan tersebut tersaring
kebenarannya dan agar tidak terjadi penumpukan perkara di tingkat Mahkamah
Agung.}
}