creators_name: 0812011293, Syendro Eka Syahputra
type: article
datestamp: 2015-07-06 08:28:29
lastmod: 2015-07-06 08:28:29
metadata_visibility: show
title: ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 677
K/PID.SUS/2008 TENTANG PIDANA DENDA YANG
DIHAPUSKAN DALAM PERKARA
PENCABULAN
ispublished: pub
subjects: General
full_text_status: restricted
abstract: Abstrak

Tindak pidana pencabulan merupakan perbuatan yang sangat merugikan. Oleh
karena itu harus dicegah, ditangkal dan ditanggulangi, dengan cara jajaran
kepolisian harus selalu siap melaksanaan tugasnya sekaligus mengantisipasi
peningkatan tindak pidana pencabulan. Seorang guru honorer SD, terbukti
melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur (9 th). Di tingkat PN
terdakwa dinyatakan terbukti melanggar pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara minimum 3 tahun maksimum
dan maksimum 15 tahun dan denda minimum Rp. 60.000.000 dan maksimum Rp
300.000.000. Oleh Majelis Hakim tingkat I terdakwa dihukum pidana penjara 4
tahun dan denda Rp. 60.000.000, namun oleh Pengadilan Tinggi hukuman
tersebut diubah menjadi pidana penjara 6 tahun sedangkan dendanya dihapuskan
dengan pertimbangan sebagaimana diatas. Atas dihapuskannya denda yang secara
normatif bersifat imperatif tersebut JPU mengajukan kasasi, namun oleh
Mahkamah Agung permohonan JPU tersebut tidak dikabulkan
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan analisis
empiris karena penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan kombinasi antara
penelitian normatif dengan empiris. Sedangkan berdasarkan sifat, bentuk dan
tujuannya adalah penelitian deskriptif dan problem identification, yaitu dengan
mengidentifikasi masalah yang muncul kemudian dijelaskan berdasarkan
peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta ditunjang
dengan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian. Metode analisis data
yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, hal ini
didasarkan pada teori bahwa penelitian normatif dimana perolehan datanya lebih
dominan dengan studi kepustakaan/data sekunder (meliputi hukum primer,
sekunder dan tersier) metode yang diterapkan lebih tepat analisis kuantitatif,
sedangkan data primer hasil pengamatan dan wawancara dikualitatifkan.
Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh data dasar pertimbangan hakim dalam
penjatuhan pidana tindak pidana pencabulan diambil berdasarkan pertimbangan
hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa menurut Majelis Hakim.
pertimbangan hakim berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis.
Pertimbangan yuridis yang dimaksud di sini adalah pertimbangan adanya barang
bukti kejahatan dan keterangan saksi, sedangkan pertimbangan non yuridis
berdasarkan gugatan jaksa dan serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara
pencabulan tersebut. Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada
dasarnya adalah pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan
tentang ”pidana denda, yang menurut pasal yang terbukti tersebut, paling sedikit
Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) adalah hanya kata-kata di atas kertas
yang sangat tidak mungkin dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai seorang tenaga
guru honorer, sehingga tidak ada urgensinya menghukum Terdakwa dengan
hukuman denda tersebut, akan tetapi Majelis akan menaikkan hukuman penjara
terhadap Terdakwa.
Saran yang diberikan adalah Dalam menentuan dasar penjatuhan pidana tindak
pidana pencabulan hakim harus mempertimbangan ketentuan Pasal 82 ayat (2)
Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan
pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,-. Dalam
menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pencabulan, sebaiknya para penegak
hukum sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terpidana melihat terlebih dahulu
latar belakang terpidana, sehingga dalam penjatuhan pidana pada tersangka pelaku
tindak pidana pencabulan dapat lebih memberikan efek jera bagi para pelakunya.
date: 2012-08-10
date_type: published
publication: Digital Library
refereed: TRUE
citation:   0812011293, Syendro Eka Syahputra  (2012) ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 677 K/PID.SUS/2008 TENTANG PIDANA DENDA YANG DIHAPUSKAN DALAM PERKARA PENCABULAN.  Digital Library.       
document_url: http://digilib.unila.ac.id/10954/1/Cover.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/10954/2/DAFTAR%20PUSTAKA%20Full.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/10954/3/New%20BAb%202%20SyendrO.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/10954/4/New%20BAb%203%20SyendrO.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/10954/5/New%20BAb%204%20SyendrO.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/10954/6/New%20BAb%205%20SyendrO.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/10954/7/New%20BAb%20I%20SyendrO%20Edit.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/10954/8/JADI%20caver%20dalam.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/10954/9/JADI%20halaman%20pengesahan.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/10954/10/jadi%20RIWAYAT%20HIDUP.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/10954/11/MOTTO.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/10954/12/PERSEMBAHAN.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/10954/12/SANWACANA.pdf