%0 Journal Article
%A 0812011314, Yopi Prasetya
%D 2012
%F eprints:10960
%J Digital Library
%T ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI  PENGADAAN ALAT CUSTOMER INFORMATION SYSTEM  DI PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA WILAYAH  LAMPUNG  (Studi Putusan No. 03/PID.TPK/2011/PN.TK)
%U http://digilib.unila.ac.id/10960/
%X Abstrak    Korupsi pada saat ini banyak dilakukan kalangan pejabat-pejabat pemerintahan  yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Tindak pidana  korupsi di Indonesia saat ini yang dilakukan para pejabat pemerintahan juga  banyak dilakukan oleh pejabat daerah, seperti di PLN Wilayah Lampung.  Permasalahan yang diangkat adalah : (1). Bagaimanakah pertanggungjawaban  pidana pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat customer information system  (CIS) di PLN Wilayah Lampung dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung  Karang No. 03/PID.TPK/2011/PN.TK dan (2). Apakah yang menjadi dasar  pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana  korupsi pengadaan alat customer information system (CIS) di PLN Wilayah  Lampung dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.  03/PID.TPK/2011/PN.TK.  Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  masalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Sedangkan sumber data yang  digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari hasil penelitian  dilapangan yang berupa pendapat-pendapat dan cara kerja aparat penegak hukum  yang menjadi responden dan data sekunder yang diperoleh berdasarkan studi  kepustakaan. Setelah data-data tersebut diperoleh, maka dilakukan proses editing  yang selanjutnya akan dilakukan analisis secara kualitatif.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, diperoleh  kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi  pengadaan alat customer information system (CIS) di PLN Wilayah Lampung  dengan terdakwa Hariadi Sadono sebagai general manager telah memenuhi  unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu mempunyai kemampuan  bertanggungjawab, memiliki unsur kesengajaan dan perbuatan terdakwa tersebut  merupakan perbuatan tidak menghapus pidana. Dan terdakwa terbukti secara sah  Yopi Prasetya  serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama  pengadaan alat customer information system (CIS) di PLN Wilayah Lampung.  Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak  pidana korupsi pengadaan alat customer information system (CIS) di PLN  Wilayah Lampung dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor  03/PID.TPK/2011/PN.TK berdasarkan Pasal 183 dan 184 KUHAP dan harus  memuat hal-hal yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim bersifat yuridis  adalah alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang  bukti serta keterangan terdakwa, dan fakta-fakta hukum yang terungkap  dipersidangan. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah hal yang  memberatkan dan hal yang meringankan.  Berdasarkan kesimpulan maka yang menjadi saran penulis didalam masalah  pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat  customer information system hakim sebaiknya dalam memberikan sanksi harus  memperhatikan kesesuaian unsur ancaman pidana terhadap Undang-Undang  Tindak Pemberantasan Korupsi agar memberikan efek jera dan tidak mengulangi  perbuatan tersebut. Diharapkan hendaknya hakim lebih bijaksana dalam  menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa, sebab dalam kaitannya  pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat  customer information system yang menjadi dasar utama dalam pemutusan kasus  ini adalah kembali lagi pada keyakinan seorang hakim dalam menjatuhkan  putusannya terhadap kasus ini pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana  korupsi pengadaan alat customer information system.