%A YUNITA DWI UTAMI MAFAZA 0812011317
%J Digital Library
%T ANALISIS TERHADAP WACANA PEMBUBARAN PENGADILAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI DAERAH DALAM KAITANNYA
DENGAN EFEKTIVITAS PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
%X Abstrak

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan.
Salah satu yang dapat dilakukan dalam upaya memberantas praktik tipikor adalah
dengan membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Pengadilan Tipikor.
Pengadilan Tipikor ini diatur dalam Undang-undang No. 46 Tahun 2009 tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan keberadaannya, belakangan
ini muncul wacana untuk membubarkan Pengadilan Tipikor yang ada di daerah.
Hal ini diduga karena banyaknya vonis bebas yang dikeluarkan hakim Pengadilan
Tipikor kepada para terdakwa perkara tindak pidana korupsi. Dengan banyaknya
vonis bebas yang diberikan kepada para terdakwa perkara tindak pidana korupsi,
menyebabkan masyarakat menjadi ragu akan keberadaan Pengadilan Tipikor ini.
Sehingga timbul wacana ingin membubarkan Pengadilan Tipikor di daerah. Hal
ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan (a)
Apa yang menjadi faktor penyebab munculnya wacana pembubaran pengadilan
tindak pidanan korupsi di daerah? (b) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan
dalam rangka pembenahan pengadilan tindak pidana korupsi khususnya yang ada
di daerah?
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan
adalah data sekunder. Setelah data terkumpul, maka diolah dengan cara editing,
interpretasi data, dan sistematisasi. Selanjutnya dilakukan analisis dengan
menggunakan metode analisis kualitatif. Artinya menguraikan data yang telah
diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif).
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan : (1) penyebab
munculnya wacana pembubaran Pengadilan Tipikor di daerah yaitu banyaknya
vonis bebas yang diberikan hakim Pengadilan Tipikor kepada para terdakwa
perkara tindak pidana korupsi; buruknya kualitas para hakim Pengadilan Tipikor
di daerah; buruknya proses perekrutan hakim untuk Pengadilan Tipikor di daerah;
YUNITA DWI UTAMI MAFAZA
dan lemahnya pengawasan terhadap kinerja hakim Pengadilan Tipikor. (2) Upaya
yang dapat dilakukan terkait pembenahan Pengadilan Tipikor di daerah, yaitu
membenahi kualitas para hakim; membenahi proses perekrutan para hakim yang
akan bertugas di Pengadilan Tipikor; melakukan eksaminasi terhadap putusanputusan bebas yang telah dikeluarkan oleh hakim; dan memperketat pengawasan
terhadap kinerja para hakim.
Berdasarkan kesimpulan, maka penulis memberi saran sebagai berikut : (1) Agar
Pengadilan Tipikor tidak dibubarkan, tetapi dilakukan evaluasi terhadap
kinerjanya selama ini. (2) Pemerintah agar melakukan proses pembenahan dalam
hal perekrutan hakim ad hoc Pengadilan Tipikor. (3) Pemerintah agar melakukan
pengawasan yang lebih ketat terhadap para hakim Pengadilan Tipikor.
%D 2012
%L eprints10961