@article{eprints10971,
           month = {Februari},
           title = {PERSPEKTIF ASAS LEGALITAS TERHADAP KASUS SALAH
TANGKAP DALAM KERANGKA HUKUM ACARA PIDANA
INDONESIA},
          author = {Ade Suprima 0852011007},
            year = {2012},
         journal = {Digital Library},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/10971/},
        abstract = {Abstrak

PERSPEKTIF ASAS LEGALITAS TERHADAP KASUS SALAH
TANGKAP DALAM KERANGKA HUKUM ACARA PIDANA
INDONESIA
Ade Suprima
Kesalahan yang terjadi dalam penangkapan (error in persona) menjadi hal yang
sangat perlu menjadi perhatian karena berkaitan dengan hak seseorang untuk
hidup bebas atau merdeka tanpa adanya pengekangan. Terjadinya kasus salah
tangkap membuktikan bahwa asas legalitas masih belum dipahami oleh aparat
penegak hukum, apabila seseorang yang ditangkap diduga melakukan
pelanggaran hukum pidana namun faktanya tidak demikian maka hal ini terjadi
memberikan penilaian yang kontradiktif terhadap asas legalitas. Institusi
kepolisian memiliki kewenangan melakukan penangkapan terhadap seseorang
yang diduga melakukan tindak pidana dalam wilayah hukumnya, namun dalam
praktiknya masih sering terjadi kasus salah tangkap (error in persona).
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perspektif asas legalitas
terhadap kasus salah tangkap (error in persona) dalam hukum acara pidana
Indonesia dan apakah upaya yang dapat diajukan bagi tersangka dalam hal
terjadinya salah tangkap (error in persona) oleh penyidik Polri berdasarkan proses
hukum acara pidana Indonesia.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif
dan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian
ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan
wawancara terhadap penyidik Polresta Bandar Lampung, Jaksa Kejaksaan Negeri
Bandar Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dan
Dosen bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder
diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan
cara memeriksa dan mengkoreksi data, setelah data diolah yang kemudian
dianalisis secara analisis kualitatif guna mendapatkan suatu kesimpulan yang
memaparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian.
Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa
Perspektif asas legalitas terhadap kasus salah tangkap (error in persona) dalam
hukum acara pidana Indonesia yakni tindakan salah tangkap (error in persona)
merupakan suatu tindakan illegal (tidak sah), oleh karena itu dapat dikategorikan
sebagai bentuk penyimpangan-penyimpangan asas dalam hukum pidana.
Penangkapan yang dilakukan penyidik dengan ketentuan adanya cukup bukti
(bukti permulaan yang cukup) yang mengarah kepada seorang yang diduga
melakukan tindak pidana. Apabila seseorang yang ditangkap diduga melakukan
pelanggaran hukum pidana materiil sedangkan pada faktanya tidak demikian
maka hal ini terjadi penyimpangan asas legalitas dalam hukum pidana metriil.
Hal ini juga menjadikan lemahnya asas legalitas dalam kerangka hukum acara
pidana Indonesia. Upaya yang dapat diajukan bagi tersangka dalam hal terjadinya
salah tangkap (error in persona) oleh penyidik Polri berdasarkan proses hukum
acara pidana Indonesia antara lain Upaya pra peradilan, Upaya hukum banding
dan kasasi, Upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, Permohonan
ganti kerugian dan rehabilitasi.
Adapun saran yang diberikan penulis yaitu agar penyidik dapat lebih teliti
sehingga hasil dalam penyelidikan lebih matang jadi dapat meminimalisir
terjadinya error in persona, selain itu Penyidik harus lebih berhati-hati dalam
penyelidikan dan mencari data dalam kerangka menjaga prinsip kepastian hukum
terkait dengan cermin asas legalitas terhadap kasus salah tangkap (error in
persona), penyidik dalam menerapkan tugas penyelidikan dan penyidikan wajib
memperhatikan asas legalitas, asas nesesitas dan asas proporsionalitas.
Diharapakan agar penegak hukum tidak mempersulit tersangka dalam
mengajukan upaya hukum pra peradilan, upaya hukum banding dan kasasi, upaya
hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, permohonan ganti kerugian dan
rehabilitasi terhadap kasus salah tangkap (error in persona) sehingga dapat
terwujud keadilan hukum}
}