@article{eprints10988,
           month = {Februari},
           title = {ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN MODUS HIPNOTIS YANG DILAKUKAN WARGA
NEGARA ASING
(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 1014/Pid.B/2010/PN.TK)},
          author = {DHORA CAROLIN SA 0852011072},
            year = {2012},
         journal = {Digital Library},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/10988/},
        abstract = {Abstrak

Dewasa ini marak terjadi kejahatan pencurian yang dilakukan dengan modus hipnotis. Pencurian
dengan modus hipnotis semakin berkembang di masyarakat Indonesia bahkan dilakukan oleh
warga negara asing. Modus ini digunakan untuk memuluskan melakukan kejahatan pencurian,
dalam kasus seperti ini Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP diterapkan oleh aparat penegak
hukum kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban perbuatannya seperti
pada kasus kejahatan pencurian dengan modus hipnotis oleh warga negara asing pada perkara
Nomor 1014/Pid.B/2010/PN.TK. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menelitinya dalam
bentuk skripsi berjudul : ?Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Pencurian Dengan Modus Hipnotis Yang Dilakukan Warga Negara Asing (Studi
Putusan Perkara Nomor 1014/Pid.B/2010/PN.TK)?, adapun permasalahan yang yang
diajukan adalah: 1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana
pencurian yang dilakukan oleh warga negara asing, dan 2. Apakah dasar pertimbangan hakim
dalam putusan Pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh warga
negara asing.
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif
dan pendekatan yuridis empiris. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan
Negeri Tanjung Karang, dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data
yang diperoleh kemudian diolah dengan cara memeriksa dan mengoreksi data, setelah data
diolah kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan dalam
penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa KUHP Indonesia tidak
mengatur tentang adanya hipnotis. Berdasarkan asas teritorial dalam pasal 2 KUHP yang isinya:
?Aturan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan
suatu tindak pidana di dalam wilayah Indonesia? yaitu dimaksudkan bahwa warga negara asing
yang melakukan tindak pidana di Indonesia tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya
berdasarkan sistem KUHP Indonesia yakni pidana penjara. Sehingga pertanggungjawaban
pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan modus hipnotis yang dilakukan oleh
warga negara asing dalam perkara nomor 1014/Pid.B/2010/PN.TK dengan terdakwa I Mehmet
Sawn Bin Chadir dan terdakwa II Yaman Alper Seed Heidarrir Bin Chafar hanya memenuhi
unsur-unsur tindak pidana pencurian saja. Dasar pertimbangan Hakim memutuskan bahwa
terdakwa terbukti bersalah dengan melihat unsur-unsur delik dalam melakukan tindak pidana
telah terpenuhi sehingga terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4
KUHP yakni pencurian dalam keadaan yang memberatkan dan keputusan itu diambil dari hasil
musyawarah hakim-hakim dalam persidangan yang telah mepertimbangkan alat bukti, saksi
dalam fakta persidangan yang akhirnya terwujud satu hasil keputusan yang dijatuhkan kepada
para terdakwa kasus tersebut.
Pada akhir penulisan ini disarankan hendaknya dalam KUHP terdapat pasal tersendiri yang
mengatur tentang kejahatan dengan modus hipnotis yang dapat digunakan sebagai pedoman
aparat penegak hukum kepada pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga
apabila hipnotis diatur secara tersendiri maka penegakan hukumnya lebih jelas dan kekuatan
hukumnya tetap.}
}