The repository administrator has not yet configured an RDF license.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Abstrak Salah satu semangat diundangkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah untuk mempersulit para koruptor untuk menyembunyikan uang hasil kejahatannya dengan melakukan pencucian uang (money laundering). Pencucian uang dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan menggunakan sarana lembaga bank, dengan cara ini pelaku pencucian uang dapat dengan mudah menyamarkan uang hasil kejahatannya. Banyak kasus pencucian uang yang terjadi di Indonesia,diantaranya kasus No. 665/Pid.B/2006/PN.TK dan kasus No. 114/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel. permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturanperaturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan yang ada. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi dapat dimintakan kepada pelaku apabila telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang dan korupsi yang sesuai dengan rumusan tindak pidana dalam UU No. 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, dengan mengandung unsur perbuatan yang Fadlin Hasibuan bertentangan dengan ketentuan yuridis, dilakukan oleh setiap orang yang mampu bertanggungjawab dalam diri pelaku sebab dalam tindak pidana pencucian uang setiap orang dianggap mampu bertanggungjawab, serta diberikan sanksi bagi pelakunya tindak pidana pencucian uang pasal 3 ayat (1) UU No. 15 tahun 2002 tentang pencucian uang. Dasar pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi didasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Pencucian Uang, Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pertimbangan dari fakta-fakta dipersidangan dari pemeriksaan alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti. Selain itu Hakim dalam melakukan penilaian atau pertimbangan-pertimbangannya melihat dari unsur-unsur atau teori-teori dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan, seperti teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi, teori pendekatan keilmuwan, pengalaman hakim serta segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari undang- undang yang relevan sebagai dasar hukum
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (File PDF)
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Other)
HTML Summary of #10994 ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA