%A Wirda Apriliani 0852011231
%J Digital Library
%T UPAYA POLRI DALAM PENANGGULANGAN PENIMBUNAN
BBM SECARA ILEGAL DI PROVINSI LAMPUNG
(Studi Di Polda Lampung)
%X Abstrak

Bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi adalah BBM yang diberikan oleh
pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya, namun BBM seringkali
disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu didalam penggunaannya. Bahan
bakar minyak merupakan kebutuhan dasar dalam industri di seluruh dunia, tetapi
bahan bakar minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.
PERTAMINA melaksanakan tugas penyediaan dan pelayanan Bahan Bakar
Minyak untuk keperluan dalam negeri diperintahkan oleh Undang-Undang No. 8
Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara
sebagai tugas pelayanan masyarakat (public service obligation), namun dalam
pelaksanaannya masih terdapat pemberitaan media tentang adanya penimbunan
BBM secara ilegal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai
bagaimanakah upaya Polri dalam menanggulangi penimbunan BBM secara
illegal, serta apakah faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan
penanggulangan penimbunan BBM secara illegal di provinsi Lampung.
Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan
yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang
dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan
mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturanperaturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan
skripsi ini. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah
hukum terhadap objek penelitian sebagai pola perilaku yang nyata dalam
masyarakat yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan
penelitian ini untuk mempelajari hukum dalam kenyataan yang ada.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa upaya Polri dalam
penanggulangan penimbunan BBM secara ilegal di provinsi Lampung dilakukan
dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan kegiatan kepolisian (kegiatan rutin) dan dengan
Wirda Apriliani
operasi kepolisian (operasi khusus). Operasi kepolisian (operasi khusus) adalah
Operasi khusus dilakukan ketika muncul situasi/permasalahan yang tidak dapat
ditangani oleh kegiatan kepolisian/kegiatan rutin, sehingga dilakukanlah operasi
kepolisian tersebut yang menggunakan personil khusus, biaya khusus, tempat
telah ditentukan. Kegiatan kepolisian (kegiatan rutin) meliputi ; upaya pre-emptif
yaitu upaya yang dilakukan untuk menghilangkan penyebab kejahatan dengan
cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dan instansiinstansi terkait peraturan perundang-undangan tentang MIGAS di Provinsi
Lampung, upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya
kejahatan dengan melakukan pengawasan di tempat-tempat SPBU dan kerja sama
antara pihak PERTAMINA dan Kepolisian dalam hal pengawasan, upaya represif
yaitu upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk memberantas kejahatan
setelah kejahatan tersebut terjadi dengan menindak pelaku dengan melakukan
penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam
penegakan hukum. Adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan
penanggulangan tersebut adalah kurangnya sarana prasarana kepolisian,
terbatasnya jumlah aparat kepolisian yang tidak sebanding dengan wilayah
provinsi Lampung yang luas, sehingga banyak tempat-tempat yang tidak
terlindungi secara langsung oleh aparat Kepolisian.
Penulis menyarankan adanya upaya tambahan di dalam peningkatan pengawasan
pengiriman BBM, diperlukan lebih banyak adanya peran serta babinkamtibmas
disetiap desa, agar dapat membantu Polri dalam hal mengcover seluruh wilayah
Lampung dari adanya penimbunan BBM secara ilegal di provinsi Lampung.
%D 2012
%L eprints11018