@misc{eprints11059, month = {April}, title = {PERANG PAREGREG PADA MASA PEMERINTAHAN WIKRAMAWARDHANA TERHADAP POLEKSOSBUD DAN HANKAM KERAJAAN MAJAPAHIT TAHUN 1404- 1409}, author = {0813033039 Noviandi}, address = {Universitas Lampung}, publisher = {Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan}, year = {2015}, url = {http://digilib.unila.ac.id/11059/}, abstract = {Pasca meninggalkan Raja Hayam Wuruk pada tahun 1389 Masehi, Kerajaan Majapahit dipimpin oleh Wikramawardhana suami dari Putri Mahkota bernama Kusuma Wardhani. Pada masa pemerintahan Wikramawardhana, di Kerajaan Majapahit terjadi perang saudara yaitu antara Wikramawardhana dan Bhre Wirabumi yang merupakan putra Hayam Wuruk dari selir. Perang saudara tersebut akhirnya dapat dipadamkan dengan kekalahan Brhe Wirabumi. Meskipun perang tersebut sudah selesai, namun akibat adanya perang saudara itu Perang Paregreg membawa kerugian besar bagi Majapahit dimana dengan adanya perang tersebut justru melemahkan kekuasaan Majapahit di Nusantara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa sajakah dampak Perang Paregreg pada masa pemerintahan Wikramawardhana terhadap Poleksosbud dan Hankam Kerajaan Majapahit ?. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dampak Perang Paregreg pada masa pemerintahan Wikramawardhana terhadap Poleksosbud dan Hankam Kerajaan Majapahit. Metode yang digunakan adalah Metode Penelitian Historis. Adapun langkah- langkah dalam penelitian historis yaitu : Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Variabel dalam penelitian ini adalah Variabel Tunggal yaitu dampak Perang Paregreg pada masa pemerintahan Wikramawardhana terhadap Poleksosbud dan Hankam Kerajaan Majapahit. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah tehnik Kepustakaan dan Dokumentasi. Tehnik Analisis Data yang digunakan adalah Analisis Data Kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perang saudara yang terjadi di Majapahit, berdampak pada bidang, yaitu: 1. Bidang Ideologi, hilangnya makna dari slogan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh Empu Sutasoma. 2. Bidang Politik, birokrasi pemerintahan Majapahit menegaskan bahwa raja merupakan pemegang otoritas tertinggi di kerajaan yang kedudukannya diperoleh dari hak waris. Tahta kerajaan menjadi hak Wikramawardhana, jika Wirabhumi sadar akan hak Wikramawardahana sebagai raja di Majapahit maka pembagian wilayah kerajaan dan perang saudara tidak akan terjadi. 3. Bidang Ekonomi, sendi perekonomian Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. 4. Bidang Sosial dan Budaya, berkurangnya acara-acara keagamaan yang dilakukan dan karya sastra yang dihasilkan bercerita tentang perang saudara. 5. Bidang Pertahanan dan Keamanan, lepasnya wilayah- wilayah kekuasaannya Kerajaan Majapahit, yaitu : Kalimantan, Palembang, Malayu, Brunei dan Malaka} }