@misc{eprints11139,
           month = {Maret},
           title = {KAJIAN TERHADAP KEJAHATAN PELAYARAN MENURUT HUKUM
INTERNASIONAL
(Studi Kejahatan Pelayaran di Somalia)},
          author = {HOTLINA 0612011161},
            year = {2010},
         journal = {Digital Library},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/11139/},
        abstract = {Abstrak

Serangkaian peristiwa pembajakan dan perompakan telah terjadi di Somalia dalam
beberapa waktu terakhir ini, tepatnya di wilayah perairan Teluk Aden dan di lepas
pantai Somalia. Teluk Aden berhubungan dengan Lautan Hindia dan juga mempunyai
jalur yang berhubungan dengan Terusan Suez dan Laut Tengah (laut Mediterania),
dimana setiap tahunnya dilewati sekitar 20.000 kapal laut.
Permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu bagaimana pengaturan tentang
kejahatan pelayaran menurut hukum internasional, kemudian bagaimana pelaksanaan
yurisdiksi terhadap pelaku kejahatan pelayara di Somalia menurut hukum
internasional, dengan tujuan untuk menjelaskan pengaturan tentang kejahatan
pelayaran menurut hukum internasional, serta pelaksanaan yurisdiksi terhadap
pelaku kejahatan pelayaran tersebut menurut hukum internasional. Metode yang
dipakai dalam penulisan ini yaitu berupa penelitian hukum normatif, dengan tipe
penelitian deskriptif analitis dan data yang digunakan adalah data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peristiwa yang terjadi di perairan Somalia
merupakan peristiwa pembajakan (di lepas pantai Somalia) dan perompakan (di laut
teritorial Somalia). Berdasarkan hukum internasional, kejahatan pelayaran mengenai
pembajakan di laut, terdapat dalam pasal 100 sampai 107 KHL 1982. Sedangkan
kejahatan pelayaran yang berupa perompakan/perampokan bersenjata diatur dalam
konvensi Roma 1988. Pelaksanaan yurisdiksi terhadap pelaku pembajakan di Somalia
menurut hukum internasional mengacu pada pasal 105 KHL 1982 yang menyatakan
bahwa, ?setiap negara dapat mengadili dan menghukum para pelaku perompakan
tersebut, serta menetapkan tindakan yang akan diambil berkenaan dengan kapalkapal, pesawat udara atau barang-barang tersebut dengan memperhatikan kepentingan
pihak ketiga.? Sedangkan pelaksanaan yurisdiksi terhadap pelaku perompakan di
perairan teritorial Somalia mengacu pada pasal 6 ayat (1) poin (b) konvensi Roma
1988 yang menyatakan bahwa, ?Setiap negara pihak harus mengambil tindakan yang
diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi atas tindak pidana yang ditetapkan dalam
pasal 3 konvensi ketika kejahatan dilakukan di dalam wilayah negara yang
bersangkutan, termasuk laut teritorial.? Kemudian pasal 6 (2) menyatakan bahwa,
?Setiap negara pihak juga dapat membentuk yurisdiksinya atas suatu pelanggaran.?
Ketentuan ini sejalan dengan prinsip universal hukum internasional yang menyatakan
bahwa, ?Semua negara tanpa terkecuali dapat mengklaim dan menyatakan
kewenangannya atas suatu tindak pidana yang bertentangan dengan nilai-nilai
kemanusiaan dan keadilan tanpa menghiraukan siapa pelakunya (warganegaranya
sendiri atau orang asing), siapa korbannya (warganegaranya sendiri atau orang
asing), juga tanpa menghiraukan tempat terjadinya maupun waktu terjadinya.?
Kata Kunci : Kejahatan Pelayaran, Hukum Laut Internasional.}
}