creators_name: 0912011339, M. ANDRI MIRMASKA
type: other
datestamp: 2015-07-24 02:09:40
lastmod: 2015-10-21 04:12:54
metadata_visibility: show
title: PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2010
ispublished: pub
subjects: General
full_text_status: restricted
abstract: Abstrak

Lembaga perbankan seharusnya dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kegiatan atau
transaksi keuangan yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan dan
memperkuat perekonomian negara, tetapi pada kenyataannya terdapat pihak-pihak
yang menyalahgunakan aktivitas di bidang perbankan dengan melakukan pencucian
uang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peranan PPATK
dalam penanggulangan pencucian uang (money laundering) setelah berlakunya
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (2) Apakah faktor-faktor yang menghambat
peranan PPATK dalam penanggulangan pencucian uang (money laundering).
Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif
dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi
pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan: (1) Peran PPATK dalam
Penanggulangan Pencucian Uang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 diwujudkan dengan melakukan analisis terhadap Laporan Transaksi
Keuangan Mencurigakan yang disampaikan oleh pihak pelapor. Hasil Analisis dan
Hasil Pemeriksaan menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam melakukan proses
penegakan hukum (2) Faktor-faktor yang menghambat peranan PPATK dalam
Penanggulangan Pencucian Uang (Money Laundering) adalah: a) Faktor substansi
hukum, yaitu perbedaan hukum setiap negara dalam penyusunan MoU dengan FIU
di luar negeri. b) Faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih kurangnya
jumlah pegawai PPATK dibandingkan banyaknya kasus tindak pidana pencucian uang
dan secara kualitas adalah kurang meratanya pengetahuan aparat penegak hukum
terhadap pemberantasan tindak pidana pencucian uang. c) Faktor sarana dan fasilitas,
yaitu belum optimalnya analytical tools yang menggunakan sistem teknologi informasi
yang berbasis pengolahan data. d) Faktor masyarakat, yaitu masih tingginya
ketergantungan atas kecukupan data/informasi dari Pihak Pelapor e) Faktor
kebudayaan yaitu berkembangnya sifat individual masyarkat dalam kebudayaan
masyarakat sehingga kurang berperan atau berpartisipasi dalam pemberantasan tindak
pidana pencucian uang.
Kata Kunci: Peranan, PPATK, Tindak Pidana Pencucian Uang
date: 2010-03-03
date_type: published
publication: Digital Library
refereed: TRUE
citation:   0912011339, M. ANDRI MIRMASKA  (2010) PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010.  UNSPECIFIED.     
document_url: http://digilib.unila.ac.id/11240/1/ABSTRAK.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/11240/2/DAFTAR%20ISI.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/11240/3/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/11240/4/DAFTAR%20TABEL.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/11240/5/Hal%20Judul.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/11240/6/Hal%20Pengesahan.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/11240/7/PERSEMBAHAN.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/11240/8/RIWAYAT%20HIDUP.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/11240/9/SAN%20WACANA.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/11240/10/BAB%20I.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/11240/11/BAB%20II.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/11240/12/BAB%20III.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/11240/13/BAB%20IV.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/11240/14/BAB%20V.pdf