%0 Thesis %9 Masters %A Nia Janati, 1326061005 %B FISIP %D 2015 %F eprints:11352 %I Universitas Lampung %T EVALUASI KEBIJAKAN LAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL) SEBAGAI BENTUK PENERAPAN IDENTITAS BERBASIS SINGLE IDENTITY NUMBER DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA %U http://digilib.unila.ac.id/11352/ %X Program kartu tanda penduduk elektronik merupakan salah satu program pemerintah yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan .Tujuan program KTP elektronik menurut UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah nantinya Setiap warga negara Indonesia atau masyarakat nantinya hanya akan memiliki 1 KTP dengan Nomor Induk Kependudukan yang valid, Akurasi database penduduk Indonesia, serta KTP elektronik juga dirancang untuk lebih cepat dalam proses pembuatannya. permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimanakah ketercapaian target dan sasaran kebijakan program KTP Elektronik, Bagaimanakah hasil pelaksanaan prosedur dan mekanisme kebijakan program KTP elektronik dan Apa sajakah sumber daya yang digunakan pada pelaksanaan Kebijakan program KTP elektronik di Kabupaten Lampung Utara. Untuk mengetahui hal tersebut dalam hal ini peneliti mengambil teori evaluasi kebijakan publik dari Wayne Parson tentang evaluasi formatif yang dapat dilihat dari ketercapain target dan sasaran, konsistensi mekanisme pelaksanaan prosedur dan sumber daya yang digunakan. Metode dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan layanan KTP elektronik di Kabupaten Lampung Utara belum berjalan secara efektif hal ini dapat dilihat dari segi target dan sasaran yang belum tercapai, Dari segi mekanisme pelaksanaan program KTP elektronik di Kabupaten Lampung Utara belum dijalankan secara konsisten sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan Dari segi sumber daya manusia dan dana dalam penerapan program KTP elektronik di Kabupaten Lampung Utara masih kurang memadai. Kata kunci : Kebijakan, Evaluasi kebijakan publik, Program KTP elektronik