@misc{eprints11444,
           month = {Maret},
           title = {HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN 
MAHKAMAH AGUNG RI NO. 407 K/PDT/2007 JO. PUTUSAN 
PENGADILAN NEGERI KELAS I A TANJUNG KARANG
NO. 42/PDT.V/2005/PN.TK TERHADAP 
HAK ASUH ANAK)},
          author = {Laura Elizabeth Hutabarat 0712011239},
            year = {2012},
         journal = {Digital Library},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/11444/},
        abstract = {Abstrak

Keberagaman agama dan adat istiadat di Indonesia  menciptakan beragam hukum 
perkawinan yang berlaku. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974  tentang  Perkawinan  sebagai  Hukum  Perkawinan  Nasional  tanpa 
menghilangkan  peraturan-peraturan  perkawinan  yang  lain.  Tujuan  perkawinan 
yang diatur dalam Hukum Perkawinan Nasional tersebut adalah untuk membentuk 
rumah tangga yang kekal dan bahagia, namun dengan banyaknya persoalan yang 
muncul  selama  perkawinan  dapat  mengakibatkan  tujuan  tersebut  tidak  tercapai 
dan  membuat ikatan  perkawinan tersebut  putus  akibat  perceraian.  Permasalahan 
yang  timbul  setelah  terjadinya  perceraian  adalah  mengenai  perebutan  hak  asuh 
anak.  Pasal  41  Hukum  Perkawinan  Nasional  menyatakan  :  ?bilamana  ada 
perselisihan  mengenai  penguasaan  anak,  Pengadilan  memberi  keputusannya?, 
yang  dapat  diartikan  ketika  terjadi  perceraian  hak  asuh  anak  dapat  diberikan 
kepada  Ayah  atau  Ibu.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  mengenai 
pertimbangan  hukum  Hakim  sehingga  hak  asuh  anak  diserahkan  baik  kepada 
Ayah  atau  Ibu  dari  anak  tersebut.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk 
mengetahui  dan  memahami  pertimbangan  hukum  Hakim  yang  terdapat  dalam 
Putusan No. 407 K / Pdt / 2007 jo. Putusan No. 42 / Pdt.V / 2005 / PN.TK tentang 
hak asuh anak akibat perceraian.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif terapan (applied law 
research).  Pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini 
menggunakan  pendekatan  terapan.  Data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini 
adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  studi  pustaka  dan  didukung  data 
hasil  wawancara  sesuai  dengan  tempat  dan  subyek  penelitian,  yang  kemudian 
diolah  melalui  tahapan  seleksi  data,  klasifikasi  data,  dan  sistematika  data. 
Selanjutnya dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh suatu kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian  dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa yang 
menjadi  pertimbangan  hukum  Hakim  dalam  menetapkan  Putusan  No. 
42/Pdt.V/2005/PN.TK  yang  memberikan  hak  asuh  anak  kepada  Ayah  adalah 
dikarenakan Tergugat selaku isteri dan Ibu bagi anaknya dianggap tidak mampu 
mengurus  rumah  tangga  dengan  baik,  terlalu  sibuk  dengan  pekerjaan,  dan 
meninggalkan rumah tanpa pamit pada suami, yang bertentangan dengan Pasal 34 
Hukum Perkawinan Nasional. Pihak Tergugat selaku Ibu merasa bahwa putusan 
tersebut tidak adil, sehingga mengajukan permohonan kasasi, dan pada akhirnya 
hak asuh anak ditetapkan untuk diberikan kepada Ibunya melalui Putusan No. 407 
K/Pdt/2007  dengan  pertimbangan  hukum  Hakim  adalah  dikarenakan  pihak 
Penggugat  selaku  suami  dan  Ayah  telah  melakukan  rekayasa  tentang 
ketidakhadiran Tergugat pada sidang pertama yang menghasilkan putusan  verstek, 
Ibu  memiliki  penghasilan  yang  cukup  untuk  menjamin  masa  depan  anak,  dan 
faktor  usia  anak  yang  masih  balita  yang  dianggap  masih  sangat  memerlukan 
perhatian dan kasih sayang dari  Ibunya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah 
Agung  Republik  Indonesia  No.  10  K/Sip/1973,  dan  Undang-Undang  No.  23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Kata Kunci : Perceraian, Hak Asuh Anak, dan Pertimbangan Hukum Hakim.

}
}