The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBERIAN IZIN KEPEMILIKAN SENJATA API NON ORGANIK BAGI MASYARAKAT SIPIL DI KOTA BANDAR LAMPUNG
Abstrak Tugas dan wewenang pokok Kepolisian yaitu memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, serta menegakkan hukum dari ketentuan perundang – undangan yang memuat tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Daerah Lampung telah melakukan pengendalian dan pengawasan senjata api non organik bagi masyarakat sipil untuk wilayah Bandar Lampung, serta berkenaan dengan perizinan senjata api non organik bagi masyarakat sipil di Bandar Lampung. Tindakan yang telah dilakukan oleh Pihak Kepolisian tersebut dalam Hal Perizinan Kepemilikkan Senjata Api Non Organik Bagi Mayarakat Sipil di Bandar Lampung di lapangan, masih belum dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat sipil di Bandar lampung. Masih banyak yang tidak mematuhi aturan kepemilikkan senjata api bagi masyarakat sipil yaitu dalam kepemilikan senjata api tidak dilengkapi dengan surat izin yang resmi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) bagaimanakah Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam perizinan kepemilikan senjata api non organik bagi masyarakat sipil di Bandar Lampung 2) dan bagaimanakah Sanksi hukum bagi masyarakat sipil yang memiliki senjata api tanpa surat izin kepemilikan secara resmi dari Kepolisian Daerah Lampung. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Setelah data terkumpul, selanjutnya diolah dengan cara seleksi data, klasifikasi data, dan sistematika data. Analisis yang digunakan adalah analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa: 1) Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam perizinan kepemilikan senjata api non organik bagi masyarakat sipil di Bandar Lampung yaitu memiliki peran yang sangat penting, karna pihak Kepolisian merupakan instansi yang berhak mengeluarkan Perizinan Kepemilikan Senjata Api.. Kepolisian berperan dalam setiap prosedur yang telah ditetapkan, mulai dari sebelum dikeualtkan izin dan sampai keluarnya izin. Hingga pengawasan dan pengendalian Senjata Api Non Organik yang beredar di Bandar Lampung. 2) Sanksi hukum bagi masyarakat sipil yang memiliki senjata api tanpa surat izin kepemilikan secara resmi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah Bandar Lampung, yaitu sesuai dengan ketetapan yang telah Undang – Undang Nomor 12 / DRT / 1951 pasal 2. Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran dari penulis antara lain: 1)Sebaiknya terhadap kriteria kualifikasi kejiwaan ini di kalangan masyarakat sipil, diperlukan kriteria, prosedur dan persyaratan lebih selektif lagi. Hal ini bukan dengan maksud untuk mempersulit masyarakat, tetapi yang penting lagi, kita mencegah agar kepemilikan senjata api di kalangan masyarakat sipil, tidak berpotensi pada penyalahgunaan senjata api yang akan menambah daftar jumlah kasus penyalahgunaan senjata api, baik dikalangan alat negara maupun di kalangan masyarakat sipil. 2)Sebaiknya terhadap sanksi hukum yang diberikan terhadap masyarakat sipil yang tidak memiliki surat izin yang resmi dapat berupa sanksi yang jelas dan nyata dari para penegak hukum terhadap tindakan kepemiikan senjata api yang tidak resmi dari Kepolisian. Abstract Based on the results of research and discussion that: 1) The role of the Indonesian National Police in possession of firearms licensing non-organic for civil society in Belfast which has a very important role, because the police are entitled to issue a licensing agency Firearms Ownership .. Police involved in any procedures that have been established, ranging from before dikeualtkan permission and consent to the release. Until the supervision and control of Non Organic Firearms circulating in Bandar Lampung. 2) the legal sanctions for civilian possession of firearms without a license from the formal ownership of the Police of the Republic of Indonesia in Bandar Lampung, which is in accordance with the provisions of the Act has - Law No. 12 / DRT / 1951 Article 2. Based on the conclusions above, the suggestion of the author, among others: 1) Instead of this psychiatric qualification criteria among civil society, the necessary criteria, procedures and requirements are more selective again. This is not the intention to make public, but importantly, we prevent the possession of firearms in civil society, not the potential to misuse firearms that will add to the number of cases of misuse of firearms, both among the organs of state as well as in civil society . 2) should be given legal sanctions against the civilian population does not have an official license can be a clear and tangible sanction of the law enforcement agencies to act kepemiikan unauthorized firearms from the police.
PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBERIAN IZIN KEPEMILIKAN SENJATA API NON ORGANIK BAGI MASYARAKAT SIPIL DI KOTA BANDAR LAMPUNG (File PDF)
PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBERIAN IZIN KEPEMILIKAN SENJATA API NON ORGANIK BAGI MASYARAKAT SIPIL DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)
HTML Summary of #11462 PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBERIAN IZIN KEPEMILIKAN SENJATA API NON ORGANIK BAGI MASYARAKAT SIPIL DI KOTA BANDAR LAMPUNG