@misc{eprints11463,
           month = {April},
           title = {PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM PELAKSANAAN SISTEM ANGKUTAN
UMUM MASSAL},
          author = {M. Zikri 0812011052},
            year = {2012},
         journal = {Digital Library},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/11463/},
        abstract = {Abstrak

Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan
Jalan yang  selanjutnya  disingkat LLAJ,  khususnya Pasal  158, bahwa  pemerintah
menjamin ketersediaan  angkutan massal berbasis  jalan  untuk  memenuhi  kebutuhan
angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan. Berdasarkan
hal  tersebut Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung bekerjasama  dengan  seluruh
Perusahaan Otobus selanjudnya disingkat PO, telah memperkenalkan moda transportasi
massal yang  diharapkan  mampu  mengatasi  masalah  transportasi  yaitu  Bus Rapid
Transid Trans  Bandar  Lampung. Pemerintah  berusaha  mendukung  adanya  usaha
mewujudkan  transportasi massal yang  memadai  di  wilayah  perkotaan  dengan
melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) tentang sistem angkutan umum massal di
perkotaan. Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana peran  Dinas
Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan sistem angkutan umum massal
dan apa faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem angkutan umum massal di Kota
Bandar  Lampung  dengan  diadakannya Bus  Rapid  Transit (BRT)  Trans  Bandar
Lampung.
Analisis data  yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu dengan
cara menguraikan, mensistemisasikan, menilai dan menginterpretasikan hasil penelitian
lapangan  berdasarkan  pada  sistem  hukum  yang  berlaku  yang  mengatur  tentang peran
Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan sistem angkutan umum
massal.
Hasil  penelitian  didapatkan  data  bahwa Dinas  Perhubungan  Kota  Bandar  Lampung
sangat  berperan  dalam  mewujudkan  pelayanan  angkutan  kota/angkutan  umum  yang
baik bagi kesejahteraan masyarakat atau bagi kepentingan publik. Tujuan penelitian ini
adalah  untuk  mengetahui peran  Dinas  Perhubungan  Kota  Bandar  Lampung dalam
pelaksanaan  sistem  angkutan  umum  massal yang  difokuskan  pada  pelaksanaan BRT
Trans  Bandar  Lampung  di  kota  Bandar  Lampung,  selain  itu  untuk  mengetahui  faktor
penghambat  dalam pelaksanaan sistem  angkutan  umum  massal  yang efektif  di  Kota
Bandar  Lampung dengan  diadakannya Bus  Rapid  Transit (BRT)  Trans  Bandar
Lampung. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan system angkutan umum missal
yang efektif di Kota  Bandar  Lampung dengan diadakannya Bus Rapid Transit (BRT)
Trans Bandar Lampung adalah adanya tarik-ulur yang dilakukan oleh perusahaan yang
ditunjuk  dalam  pembangunan  halte  BRT,  prasarana  dan  fasilitas  perhubungan  masih
sangat minim dan banyak terdapat fasilitas perhubungan yang mengalami kerusakan dan
perbandingan  antara  kemampuan  penambahan  ruas  jalan  dengan  laju  pertambahan
kendaraan bermotor di Kota Bandar lampung terlihat tidak seimbang.
Saran kepada pihak-pihak yang terkait didalam proses penataan trasnportasi publik darat
di  Kota  Bandar  Lampung  sebagai  berikut: Sebaiknya  Pemerintah  Kota  Bandar
Lampung  agar  dapat  mempertimbangkan  kembali  kerja  sama  dengan  CV  Devis  Jaya
dalam pembangunan halte dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pihak lain,
selain itu agar meninjau kembali kebijakan memberikan izin pembangunan halte di atas
trotoar  yang  menurut  undang-undang  adalah  hak  pejalalan  kaki. Pemerintah  Kota
Bandar  Lampung  untuk  membuat  pembagian  jalur  atau  jalan  yang  dilalui  kendaraan
umum  menjadi  berbeda  dengan  jalur  yang  dilalui  oleh  Bus  Trans  Bandar  Lampung
sehingga  mengurangi  penumpukan  kendaraan  di  jalur  tersebut  yang  mengakibatkan
kemacetan. Pemerintah  sebaiknya  segera  mengeluarkan  kebijakan  untuk  membatasi
jumlah  kendaraan  pribadi  yang  terus  meningkat,  serta  memberikan  sosialisasi  agar
penggunanya dialihkan dan beralih untuk lebih memilih menggunakan kendaraan umum
dalam pelaksanaan aktivitasnya.}
}