title: PRAKTIK OLIGOPSONI SEBAGAI PERJANJIAN YANG DILARANG  DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999  (Studi pada Pemasaran Hasil Perikanan Tambak Udang   di Provinsi Lampung)
creator: 0812011164, FAJRI AFRIAN FAUZI
subject:  
description: Abstrak    Pemerintah  Indonesia  melarang  terjadinya  bentuk  persaingan  usaha  tidak  sehat   yang kemudian dituangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor 5  Tahun 1999  tentang   Larangan  Praktik  Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat yang selanjutnya   disebut UU Nomor 5 Tahun 1999.  Oligopsoni merupakan sebuah perjanjian yang   dilarang  menurut  UU  Nomor  5  Tahun  1999  karena  dapat  mengakibatkan   monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Indikasi terjadinya bentuk oligopsoni  terdapat  dalam  pemasaran  hasil  perikanan  tambak  udang  di  Provinsi  Lampung.   Rumusan  masalah  yang  akan  dibahas  pada  penelitian  ini  adalah  bagaimana   pengaturan  oligopsoni  sebagai  perjanjian  yang  dilarang  menurut  UU  Nomor  5   Tahun  1999  yang  kemudian  dikaitkan  dengan  dugaan  oligopsoni  dalam   pemasaran hasil tambak udang di Provinsi Lampung,  serta  upaya  hukum  apakah   yang dapat dilakukan terhadap dugaan praktik oligopsoni yang dilarang?  Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan yang   dipakai adalah pendekatan live-case study. Data yang digunakan yaitu data primer   dan data sekunder,  yang dilakukan dengan cara  pengumpulan data  melalui  studi   kepustakaan  dan  wawancara  sebagai  pelengkap  data  sekunder.  Data  yang  telah   terkumpul  diolah  dengan  cara  memeriksa  data,  klasifikasi  data,  evaluasi,  dan   sistematisasi data, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  dapat  disimpulkan  bahwa  oligopsoni  diatur  dalam  pasal  13  UU  Nomor  5  Tahun  1999.  Berdasarkan   perumusannya, Pasal 13 UU Nomor 5 Tahun 1999 menggunakan pendekatan  rule   of  reason  yang  memungkinkan  adanya  bentuk  oligopsoni  yang  tidak  dilarang.   Oligopsoni  dapat  menjadi  tidak  dilarang  apabila  termasuk  oligopsoni  yang   dikecualikan  menurut  Pasal  50  UU  Nomor  5  Tahun  1999  dan  atau  oligopsoni   tersebut  merupakan  struktur  pasar  yang  terjadi  secara  alamiah.  Pemasaran  hasil   perikanan  tambak  udang  di  Provinsi  Lampung  bukan  merupakan  bentuk   oligopsoni  sebagai  perjanjian  yang  dilarang  dalam  UU  Nomor  5  Tahun  1999,   melainkan  pasar  oligopsoni  yang  terjadi  secara  alamiah,  karena  berkurangnya   pembeli terjadi akibat dinamika pasar seperti krisis ekonomi, kesulitan modal, dan   lain-lain.  Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap dugaan terjadinya praktik   perjanjian  oligopsoni  adalah  pelaporan  ke  KPPU  dengan  prosedur  pelaporan,   klarifikasi,  penyelidikan,  pemberkasan,  sidang  majelis  komisi,  dan  putusan   komisi.  Kata kunci: Pengaturan oligopsoni, dugaan oligopsoni, upaya hukum
date: 2012-03-04
type: Artikel
type: PeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/11477/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/11477/2/BAB%20I.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/11477/3/BAB%20III.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/11477/4/BAB%20II.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/11477/5/BAB%20IV.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/11477/6/BAB%20V.pdf
identifier:   0812011164, FAJRI AFRIAN FAUZI  (2012) PRAKTIK OLIGOPSONI SEBAGAI PERJANJIAN YANG DILARANG DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 (Studi pada Pemasaran Hasil Perikanan Tambak Udang di Provinsi Lampung).  Digital Library.       
relation: http://digilib.unila.ac.id/11477/