TY  - JOUR
ID  - eprints11477
UR  - http://digilib.unila.ac.id/11477/
A1  - 0812011164, FAJRI AFRIAN FAUZI
Y1  - 2012/03/04/
N2  - Abstrak

Pemerintah  Indonesia  melarang  terjadinya  bentuk  persaingan  usaha  tidak  sehat 
yang kemudian dituangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor 5  Tahun 1999  tentang 
Larangan  Praktik  Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat yang selanjutnya 
disebut UU Nomor 5 Tahun 1999.  Oligopsoni merupakan sebuah perjanjian yang 
dilarang  menurut  UU  Nomor  5  Tahun  1999  karena  dapat  mengakibatkan 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Indikasi terjadinya bentuk oligopsoni
terdapat  dalam  pemasaran  hasil  perikanan  tambak  udang  di  Provinsi  Lampung. 
Rumusan  masalah  yang  akan  dibahas  pada  penelitian  ini  adalah  bagaimana 
pengaturan  oligopsoni  sebagai  perjanjian  yang  dilarang  menurut  UU  Nomor  5 
Tahun  1999  yang  kemudian  dikaitkan  dengan  dugaan  oligopsoni  dalam 
pemasaran hasil tambak udang di Provinsi Lampung,  serta  upaya  hukum  apakah 
yang dapat dilakukan terhadap dugaan praktik oligopsoni yang dilarang?
Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan yang 
dipakai adalah pendekatan live-case study. Data yang digunakan yaitu data primer 
dan data sekunder,  yang dilakukan dengan cara  pengumpulan data  melalui  studi 
kepustakaan  dan  wawancara  sebagai  pelengkap  data  sekunder.  Data  yang  telah 
terkumpul  diolah  dengan  cara  memeriksa  data,  klasifikasi  data,  evaluasi,  dan 
sistematisasi data, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  dapat  disimpulkan  bahwa
oligopsoni  diatur  dalam  pasal  13  UU  Nomor  5  Tahun  1999.  Berdasarkan 
perumusannya, Pasal 13 UU Nomor 5 Tahun 1999 menggunakan pendekatan  rule 
of  reason  yang  memungkinkan  adanya  bentuk  oligopsoni  yang  tidak  dilarang. 
Oligopsoni  dapat  menjadi  tidak  dilarang  apabila  termasuk  oligopsoni  yang 
dikecualikan  menurut  Pasal  50  UU  Nomor  5  Tahun  1999  dan  atau  oligopsoni 
tersebut  merupakan  struktur  pasar  yang  terjadi  secara  alamiah.  Pemasaran  hasil 
perikanan  tambak  udang  di  Provinsi  Lampung  bukan  merupakan  bentuk 
oligopsoni  sebagai  perjanjian  yang  dilarang  dalam  UU  Nomor  5  Tahun  1999, 
melainkan  pasar  oligopsoni  yang  terjadi  secara  alamiah,  karena  berkurangnya 
pembeli terjadi akibat dinamika pasar seperti krisis ekonomi, kesulitan modal, dan 
lain-lain.  Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap dugaan terjadinya praktik 
perjanjian  oligopsoni  adalah  pelaporan  ke  KPPU  dengan  prosedur  pelaporan, 
klarifikasi,  penyelidikan,  pemberkasan,  sidang  majelis  komisi,  dan  putusan 
komisi.
Kata kunci: Pengaturan oligopsoni, dugaan oligopsoni, upaya hukum
JF  - Digital Library
TI  - PRAKTIK OLIGOPSONI SEBAGAI PERJANJIAN YANG DILARANG
DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
(Studi pada Pemasaran Hasil Perikanan Tambak Udang 
di Provinsi Lampung)
AV  - restricted
ER  -