<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011"^^ . "Abstrak\r\n\r\nMasih adanya subyek pajak kendaraan bermotor (PKB), namun tidak \r\nmelaksanakan kewajibannya membayar pajak dan adanya kendaraan bernomor \r\npolisi Non BE yang beroperasi di Provinsi Lampung, mendorong pemerintah \r\nProvinsi Lampung mengeluarkan kebijakan berupa pemberian keringanan \r\npembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan \r\nBermotor (BBNKB), yang lebih dikenal dengan sebutan kebijakan pemutihan. \r\nKebijakan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2011 hingga 31 Maret \r\n2012. Kebijakan Pemutihan PKB dan BBNKB ini dilaksanakan berdasarkan \r\nPeraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pemberian \r\nKeringanan, Pengurangan dan atau Pembebasan PKB dan BBNKB bagi pemilik \r\nkendaraan bermotor berplat nomor polisi BE dan Non BE yang menunggak \r\npembayaran PKB dan BBNKB serta Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah \r\nProvinsi Lampung Nomor: 973/0215/III. 18/01/2011 tentang Petunjuk Teknis \r\nPeraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2011. Berdasarkan hal ini, \r\npeneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai kebijakan pemutihan ini, \r\ndengan permasalahan sebagai berikut: a) Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan \r\npemerintah Provinsi Lampung dalam peningkatan PAD melalui pemutihan PKB \r\ndan BBNKB? b) Bagaimanakah kontribusi kebijakan pemutihan PKB dan \r\nBBNKB terhadap peningkatan PAD Provinsi Lampung? c) Apakah faktor \r\npengambat kebijakan pemutihan PKB dan BBNKB terhadap peningkatan PAD\r\nProvinsi Lampung?\r\nPendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif \r\ndan pendekatan empiris. Pendekatan normatif dimaksudkan sebagai usaha \r\nmengadakan pembahasan dengan bertitik tolak kepada peraturan perundangundangan yang berlaku. Pendekatan empiris dilakukan dengan mengadakan \r\npengamatan terhadap kenyataan yang ada di lapangan dalam rangka pelaksanaan \r\nperaturan-peraturan yang berlaku, khususnya mengenai pelaksanaan Kebijakan \r\nPemutihan PKB dan Bea BBNKB di Provinsi Lampung\r\n\r\n\r\nAbstract\r\n\r\nNumerous subjects of vehicle tax who do not conduct their obligation to pay tax \r\nand numerous vehicle with non BE number plat running in Lampung province \r\nencourage Lampung province government to publish a policy to give ease in \r\npaying vehicle tax (PKB) and vehicle name possession transfer tax (BBNKB) \r\nwhich is known as scapegoat policy. This policy was conducted from October 1\r\nst\r\n2011 to March 31\r\nst\r\n2012. This policy was conducted based on Lampung Governor \r\nRegulation Number 27 in 2011 about the scapegoat of PKB and BBNKB , and the \r\nDecision of Head of Regional Income Official in Lampung province Number \r\n973/0215/III.18/01/2011 about the technical guidance of Lampung Governor \r\nRegulation Number 27 in 2011. Based on this background, the researcher is \r\ninterested to conduct a research about the scapegoat policy. The problems of this \r\nresearch are: a) how does the conduct of Lampung province policy in improving \r\nregional original income trough scapegoat of PKB and BBNKB? b) how does the \r\ncontribution of the scapegoat of PKB and BBNKB to the improvement of regional \r\noriginal income in Lampung province? c) what are inhibiting factors in \r\nconducting policy of scapegoat of PKB and BBNKB to the improvement of \r\nregional original income in Lampung province?\r\nThis research uses normative and empirical approaches. The normative approach \r\nis aimed as efforts to discuss based on applied regulations. Empirical approach is \r\nconducted by observing facts in the field upon the application of scapegoat of \r\nPKB and BBNKB in Lampung province.\r\nThe results show that the Lampung province government gives ease, reduction \r\nand scapegoat of PKB to vehicle with manufacture year up to 2009. For those \r\nvehicles with tax arrears are charged the main PKB of current year only without \r\nfine, and for those vehicles with manufacture year above 2010 are charged with \r\nmain PKB of current year and 25 percent fine of main value of PKB. Ease, \r\nreduction, and scapegoat of BBNKB is given to non BE number plat to be\r\nIskandar Muda Pohan\r\nconversed in BE number plat where the status of name in possession is changed \r\nand the vehicle are transferred administratively to Lampung province. Efforts of \r\nLampung province in scapegoat of PKB and BBNKB do not improve greatly the \r\nregional original income from tax sector. Inhibiting factors are that structure and \r\ninfrastructure to support this policy are not yet optimum, and less public \r\nawareness to pay tax. \r\nThe researcher suggests the government to prepare structure and infrastructure \r\npreviously before publishing policy of scapegoat of PKB and BBNKB, so that this \r\npolicy will contribute the improvement of regional original income from tax \r\nsector. Besides, the government should optimize the socialization and extension of \r\nthe importance of paying tax, especially vehicle tax (PKB) and vehicle name \r\npossession transfer tax (BBNKB) to public of Lampung province."^^ . "2012-03-04" . . . . . . . . "Digital Library"^^ . . . . . . . . "Iskandar Muda Pohan"^^ . "0812011193"^^ . "Iskandar Muda Pohan 0812011193"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 (File PDF)"^^ . . . "BAB I.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 (File PDF)"^^ . . . "BAB II.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 (File PDF)"^^ . . . "BAB III.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 (File PDF)"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 (File PDF)"^^ . . . "BAB V.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \r\nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \r\nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #11498 \n\nKEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM \nPENINGKATAN PAD MELALUI PERATURAN GUBERNUR \nLAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2011\n\n" . "text/html" . . . " " . .