@article{eprints11503,
           month = {Maret},
           title = {PELAKSANAAN GANTI RUGI PERUM PEGADAIAN BERDASARKAN 
SURAT EDARAN DIREKSI PERUM PEGADAIAN 
NOMOR: 30/UI.1.00211/2005
(Studi pada Perum Pegadaian Cabang Kedaton)},
          author = {NURHIKMA M 0812011236},
            year = {2012},
         journal = {Digital Library},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/11503/},
        abstract = {Abstrak


Perum  Pegadaian  merupakan  lembaga  penyalur  pinjaman  uang  dengan  sistem 
gadai. Perjanjian  gadai  melibatkan  dua  pihak,  yaitu  nasabah  sebagai  pemberi 
gadai  dan  Perum  Pegadaian  sebagai  penerima  gadai.  Perjanjian  gadai  ini 
dituangkan  dalam  bentuk  tertulis  di  dalam  Surat  Bukti  Kredit  (SBK).  Akibat 
perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban antar pihak, salah satu kewajiban 
tersebut  ialah  Perum  Pegadaian  bertanggung  jawab  atas   rusak  atau  hilangnya 
barang  jaminan.  Guna  mengantisipasi  hal  tersebut,  Perum  Pegadaian 
mengansuransikan  barang  jaminan  kepada  asuransi  PT  Jasa  Indonesia  serta 
mengatur  ketentuan  ganti  ruginya  dalam  SBK  dan  Surat  Edaran  Direksi  Perum 
Pegadaian  Nomor  30/UI.1.00211/2005  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pedoman 
Ganti Rugi Barang Jaminan. Permasalahan dalam penelitian ini ialah pelaksanaan 
ganti rugi pegadaian atas barang jaminan yang hilang berdasarkan Surat Edaran 
Direksi  Perum  Pegadaian  Nomor  30/UI.1.00211/2005  tentang  Petunjuk 
Pelaksanaan Pedoman Ganti Rugi Barang Jaminan dengan pokok bahasan syarat 
dan  prosedur  pelaksanaan  ganti  rugi  dan  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh 
Perum Pegadaian serta upaya penyelesaiannya.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  normatif  terapan  dengan  tipe  peneltiian 
deskriptif.  Pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  pendekatan  normatif 
terapan yang bersumber dari data sekunder, yang dikumpulkan dengan cara studi 
pustaka, studi dokumen dan wawancara. Analisis data dan pembahasan dilakukan 
secara kualitatif.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  menunjukkan  bahwa  dalam 
pelaksanaan ganti rugi atas barang jaminan yang hilang nasabah harus memenuhi 
syarat-syarat,  yaitu  membawa  SBK  asli,  fotokopi  kartu  identitas  serta  mengisi 
formulir  pengajuan  klaim  yang  tersedia  di  kantor  cabang.  Jika  nasabah 
berhalangan tetap, baik menghilang atau meninggal dilampirkan juga surat kuasa 
minimal  dari  kelurahan.  Sedangkan,  prosedur  ganti  rugi  dilakukan  melalui  5 
(lima)  tahap,  yaitu  tahap  pemberitahuan,  tahap  penyerahan,  tahap  pemeriksaan, 
tahap persetujuan, dan tahap pembayaran. Selama pelaksanaan ganti rugi Perum 
Pegadaian mengahadapi berbagai kendala seperti, tidak adanya kesepakatan ganti 
rugi,  barang  jaminan  bukan  milik  nasabah  dan  hilangnya  SBK.  Guna 
menyelesaikannya Perum Pegadaian mengambil jalur musyawarah untuk mufakat 
dibandingkan menempuh jalur hukum atau pengadilan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di atas  disarankan  sebaiknya  Perum  Pegadaian 
memuat  nominal  ganti rugi  yang  jelas  serta  sanksi (baik  denda  ataupun  pidana) 
pada perjanjian gadai yang diterbitkan untuk meminimalisir kendala-kendala yang 
mungkin terjadi ketika proses ganti rugi.
Kata Kunci: Ganti Rugi, Perum Pegadaian, Barang Jaminan Yang Hilang}
}