title: PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGALIHAN UANG   KEMBALI BELANJA KONSUMEN KE DALAM BENTUK BARANG   (PERMEN) OLEH PELAKU USAHA
creator: 0812011283, SELVY DIAH PUSPITARINI
subject:  
description: Abstrak      Pada  transaksi  jual  beli,  konsumen  dan  pelaku  usaha menggunakan  alat   pembayaran  berupa  uang  sebagaimana  diatur Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang   No.  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia  (UUBI)  bahwa uang  rupiah  adalah   alat  pembayaran  yang  sah  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia, namun   seringkali  dalam  transaksi  jual  beli  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  tugasnya  melakukan  penyimpangan  yaitu tidak  mengembalikannya  uang  kembali   konsumen  secara  utuh  dengan mengalihkan  uang  kembali  ke  dalam  bentuk   permen,  dalam  hal tersebut  konsumen  seringkali  berada  di  pihak  yang  lemah   dibanding  pelaku  usaha,  oleh  karena itu  perlu adanya  perlindungan  hukum  bagi   konsumen.  Perangkat  hukum  itu  adalah  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999   tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK).  Permasalahan  dalam  penelitian  ini   adalah Bagaimanakah perlindungan konsumen terhadap pengalihan uang kembali   belanja konsumen ke dalam bentuk barang (permen) oleh pelaku usaha?  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif-empiris  dengan  tipe   penelitian  deskriptif.  Pendekatan  masalah adalah  normatif  terapan.  Data  yang   digunakan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Pengumpulan  data  dilakukan   dengan  studi  pustaka, wawancara,  dan  kuisioner.  Pengolahan  data  dilakukan   dengan  beberapa  tahap,  yaitu  pemeriksaan  data  (editing),  penandaan  data   (coding),  dan  sistematika  data. Data  yang  telah  diperoleh  dan  diolah  kemudian   dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.  Hasil  penelitian  dan  pembahasan menunjukkan  bahwa sistem  pembayaran  uang   kembali sampai saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang uang   kembalian konsumen, namun terdapat payung hukum untuk kasus tersebut yaitu   UUPK  dan  UUBI. Pihak-pihak  yang  terkait  dengan  pengalihan  uang  kembali   belanja  konsumen  ke  dalam  bentuk  permen  adalah  Pemerintah  (Menteri   Keuangan  serta  Menteri  Prindustrian  dan  Perdagangan),  Pelaku  Usaha,   Masyarakat,  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya  Masyarakat  (LPKSM)   2  sebagai  anggotanya  adalah  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia. Tanggung   jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian atas pengalihan   uang  kembali  belanja  konsumen  ke  dalam  bentuk  permen  adalah  memberikan   ganti  rugi  berupa  pengembalian  uang  konsumen  namun  pada  pelaksanaanya   belum  efektif.  Upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  yaitu  dapat  melalui  di  luar   pengadilan  (non  litigasi)  dengan  cara  negosiasi  secara soft/  lunak karena lebih   efisien,serta menghemat waktu dan biaya.  Kata kunci : konsumen, pelaku usaha, uang kembali konsumen
date: 2012-04-05
type: Artikel
type: PeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/11515/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/11515/2/BAB%20I.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/11515/3/BAB%20II.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/11515/4/BAB%20III.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/11515/5/BAB%20IV.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/11515/6/BAB%20V.pdf
identifier:   0812011283, SELVY DIAH PUSPITARINI  (2012) PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGALIHAN UANG KEMBALI BELANJA KONSUMEN KE DALAM BENTUK BARANG (PERMEN) OLEH PELAKU USAHA.  Digital Library.       
relation: http://digilib.unila.ac.id/11515/