%A Raydo Deagustama 0852011174
%J Digital Library
%T PERAN INSPEKTORAT DALAM PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL (PNS) KOTA BANDAR LAMPUNG
%X Abstrak

Salah satu hal  yang menjadi penanda kualitas seorang PNS adalah kedisiplinan.
Disiplin  menurut  Pasal  1  ayat (1) Peraturan Pemerintah No.  53  Tahun  2010
tentang Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil adalah  kesanggupan  PNS  untuk  menaati
kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang
undangan dan/atau peraturan kedinasan  yang apabila tidak ditaati atau dilanggar
dijatuhi  hukuman  disiplin. Berdasarkan Peraturan  Walikota  Bandar  Lampung
Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Inspektorat  Kota
Bandar Lampung, Inspektorat berwenang dalam penegakan disiplin PNS di Kota
Bandar  Lampung. Berdasarkan hal  ini,  peneliti  tertarik  untuk  mengadakan
penelitian  dengan  permasalahan  sebagai  berikut:  a) Bagaimanakah  peran
Inspektorat  dalam  penegakan  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  Kota  Bandar
Lampung? b) Apakah  faktor  penghambat peran  Inspektorat  dalam  penegakan
disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bandar Lampung? Pendekatan masalah
dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan pendekatan normatif  dan  pendekatan
empiris.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Peran Inspektorat Kota Bandar Lampung
dalam  penegakan disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  adalah  melakukan
pemeriksaaan terhadap PNS di lingkungan pemerintahan Kota Bandar Lampung
yang diduga melakukan  pelanggaran disiplin dengan tingkatan sedang dan berat
berdasarkan laporan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait
dan  masyarakat.  Hasil  pemerikasaan  yang  dilakukan  inspektorat  berupa
rekomendasi  kepada  walikota  dalam  menentukan  jenis  hukuman  disiplin  yang
akan  diberikan  kepada  PNS  yang  bersangkutan. b) Faktor  penghambat  Peran
Inspektorat  Kota Bandar  Lampung  dalam  penegakan  disiplin  Pegawai  Negeri
Sipil  (PNS)  adalah adalah  koordinasi  antara  Inspektorat  dan  instansi  lain  belum
berjalan  dengan  baik  dan  jumlah  petugas  pengawas  inspektorat  yang  masih
kurang.
Adapun  saran  yang  diajukan  peneliti adalah:  a) Sebaiknya  Inspektorat
mengoptimalkan  koordinasi  dengan  instansi  terkait  lainnya,  yaitu  Badan
Kepegawaian  Daerah  (BKD)  dan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD),
sehingga  pelanggaran  disiplin  yang  dilakukan  oleh  PNS  dapat  diproses  dengan
cepat  dan dapt  memberikan  efek  jera  kepada  PNS  lainnya. b) Sebaiknya
Inspektorat  meningkatakan  kembali  pengawasan  terhadap  PNS  guna
melaksanakan  penegakan  hukum  yang  lebih  ketat  terhadap  pemberian  hukuman
disiplin kepada PNS dimana tidak hanya sebatas penegakan disiplin jam kerja saja
namun mengenai kinerja juga.
Kata kunci: pengawasan, disiplin, pegawai negeri sipil.
%D 2012
%L eprints11531