The repository administrator has not yet configured an RDF license.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) Studi Perkara Nomor : 489/Pid.Sus/2013/PN.TK.)
ABSTRAK Perdagangan orang merupakan kejahatan yang terorganisasi dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Kesenjangan yang terjadi pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah secara ideal dengan diberlakukannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diharapkan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang apalagi jika korbannya merupakan tergolong anak yang harus mendapatkan perlindungan hukum, namun berbanding terbalik dengan contoh kasus di Bandar Lampung pada perkara No. 489/Pid.Sus/2013/PN.TK. Permasalahan dalam tesis ini adalah apakah dasarpertimbangan hakim memutus bebas perkara tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) pada perkara No. 489/Pid.Sus/2013/PN.TK. ? dan apakah putusan bebas pada perkara No. 489/Pid.Sus/2013/PN.TK. telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam Perkara No. 489/Pid.Sus/2013/PN.TK.telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan yuridis lainnya.Hakim menjatuhkan putusan bebas sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tersangka tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan. Pada akhirnya disimpulkan bahwa tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kurang tepat karena unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan tidak terpenuhi jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa.Dakwaan lain yang dapat juga digunakan adalah dengan menggunakan Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002. Akhirnya disarankan bagi penegak hukum, agar mengharmonisasikan segala kebijakan, hukum dan peraturan yang telah dan akan ada dengan UU PTPPO dan Perda. Selanjutnya kepada majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perdagangan orang hendaknya lebih diperketat dengan tetap mengedepankan rasa keadilan bagi mereka yang berperkara, sehingga mampu memuaskan semua pihak, dan sekaligus dapat memberikan efek jera bagi terdakwa/terpidana. Kata Kunci: PutusanBebas, TindakPidana, Perdagangan Orang ABSTRACT Human Trafficking is an organized crime and one of the fastest growing crima in the world. Gaps in law enforcement against human trafficking criminal is ideally with Enactment of Eradication Law of Human Trafficking Crime which is expected to provide a deterrent effect against perpetrators of human trafficking, especially if the victim is a child who must get legal protection, but inversely with example of case in Bandar Lampung in case No. 489/Pid.Sus/ 2013/PN.TK. Issues in this thesis is what is the basic considerations of the judge acquitted criminal cases of human trafficking in case No. 489/Pid.Sus/2013/PN.TK. ? and whether the acquittal decision in case No. 489/Pid.Sus/2013/PN.TK. compliance with applicable laws and regulations? This thesis research using normative juridical approach which is based on legislation, theories and concepts associated with this research. The results showed that legal considerations of the judges in imposing criminal sanction against the defendant in Case No. 489/Pid.Sus/2013/PN.TK. in accordance with facts revealed in the trial as well as other legitimate considerations. The judge ruled acquittal decision in accordance with the charges of Public Prosecutor, the suspect was not not provenas a criminal offense according to indictment. The conclusionis the charges filed by the Public Prosecutor is not appropriate because the elements contained in accused clause is not fulfilled if it is associated with the defendant’s action. Another indictment is to use section 88 UU No. 23 Tahun 2002. Finally, advise for law enforcer in order to harmonize all policies, laws and regulations which are already exist and will be exist with UU PTPPO and local regulation. Furthermore, to the judges in ruled of verdict on human trafficking should be tightened by precede a sense of justice for litigants, to satisfy all parties, and also can give deterrent effect for the accused/convict. Keywords: Acquittal Decision, Crime, Human Trafficking
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) Studi Perkara Nomor : 489/Pid.Sus/2013/PN.TK.) (File PDF)
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) Studi Perkara Nomor : 489/Pid.Sus/2013/PN.TK.) (Other)
HTML Summary of #11533 ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) Studi Perkara Nomor : 489/Pid.Sus/2013/PN.TK.)
KZ Law of Nations