The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU LEGILATIF DALAM PASAL 309 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 (Studi Perkara Nomor: 70/Pid./2014/PT.Tjk.)
ABSTRAK Pemilu legislatif seharusnya dilaksanakan dengan jujur dan adil sebagaimana di amanatkan oleh undang-undang, tetapi pada kenyataannya para penyelenggara pemilu melakukan tindak pidana berupa penambahan suara pada peserta pemilu tertentu. Setiap pelaku tindak pidana pemilu harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu legislatif dalam pasal 309 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (perkara Nomor: 70/Pid./2014/PT/Tjk.)? (2) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu legislatif dalam pasal 309 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (perkara Nomor: 70/Pid./2014/PT/Tjk.)? Pendekatan penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. Jenis data menggunakan data skunder dan data primer. Narasumber penelitian terdiri dari hakim pada penggadilan negeri tanjung karang, jaksa pada kejaksaan tinggi lampung dan dosen bagian hukum pidana fakultas hukum universitas lampung. Analisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu legislatif dalam pasal 309 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dilakukan dengan pemidanaan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor: 70/Pid./2014/PT/Tjk., karena perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu pelaku telah cakap atau dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, tidak ada alas an pembenaran dan alas an pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan penambahan tau penggurangan suara calon anggota legislatif, sehingga pelaku harus mempertanggungjawabkan tindak pidana pemilu karena memenuhi unsur-unsur kesengajaan. (2) Dasar pertimbanggan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu sesuai dengan teori keseimbangan yaitu menekankan adanya keseimbangan anatara perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana pemilu legislatif dalam pasal 309 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dengan ketentuan hukum. Putusan dapat dinyatakan telah memenuhi teori keseimbangan Beri Prasetyo antara kesalahan terdakwa, ketentuan undang-undang serta hukuman yang dijatuhkan antara terdakwa. Selain itu hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan semangat pemilu legislatif yang jujur dan adil, terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya dan perbuatan terdakwa merugikan hak orang (suara calegpeserta pemilu). Hal-hal yang meringankan adalah terdakawa mengakui perbuatannya,bersikap sopan di pengadilan dan terdakwa belum pernah dihukum. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu hendaknya dioptimalkan melalui pemidanaan yang maksimal sesuai dengan ancaman yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. (2) Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pemilu disarankan untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, kepentingan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana pemilu dan besarnya kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa. Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, pemilu Legislatif ABSTRACT Legislative elections should be conducted honestly and fairly as in mandated by law, but in fact the organizers of the election committed a criminal act in the form of additional votes on certain election participants. Every criminal act elections should be held accountable in accordance with the error does. The problems of this study are: (1) How is the criminal responsibility of the perpetrators of criminal acts of the legislative elections in article 309 of Law No. 8 of 2012 (case No. 70 / Pid. / 2014 / PT / TJK.)? (2) Does the consideration of judges in imposing criminal offense to legislative elections in article 309 of Law No. 8 of 2012 (case No. 70 / Pid. / 2014 / PT / TJK.)? This research approach used is a normative juridical approach and empirical jurisdiction. The type of data using secondary data and primary data. Speakers consisted of judges in the country penggadilan rock promontory, the prosecutor at the high prosecutor lampung and lecturer of criminal law section lampung university law faculties. Analysis using qualitative analysis. Results of research and discussion shows: (1) criminal liability against the perpetrators of criminal acts legislative elections in article 309 of Law No. 8 of 2012 is done with criminal sanctions as stated in the decision No. 70 / Pid. / 2014 / PT / TJK., Because the act have met the elements of criminal responsibility which the offender has been ably or adult to take legal actions, there is no reason forgiving justification and reasons for the accused in the presence of a tau adding sound legislative candidates, so that the perpetrators must be held accountable for criminal acts elections meet the elements -unsur intent. (2) Basic pertimbanggan judge in imposing punishment on criminals elections in accordance with the theory of equilibrium which emphasizes the balance anatara actions of the defendant who committed the crime of legislative elections in article 309 of Law No. 8 of 2012, the provisions of the law. The verdict can be found to comply with the theory of balance between the guilt of the accused, the provisions of the law and the sentence imposed between the defendant. Additionally aggravating things Beri Prasetyo that defendant is contrary to the spirit of the legislative elections and fair, accused of abusing their authority and actions prejudicial to the rights of people accused (voice calegpeserta election). Lighten things are terdakawa admitted his actions, be polite in court and the defendant has not been convicted. Suggestions in this study were: (1) criminal responsibility of the perpetrators of the crime of election should be optimized through the maximum punishment in accordance with the threat contained in the legislation. (2) The judge in imposing punishment to the perpetrators of criminal acts of the election are advised to consider the various aspects of the causes of crime, the interests of the community towards the eradication of the State elections and the amount of loss caused by the actions of the defendant. Keywords: criminal responsibility, Legislative election
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU LEGILATIF DALAM PASAL 309 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 (Studi Perkara Nomor: 70/Pid./2014/PT.Tjk.) (File PDF)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU LEGILATIF DALAM PASAL 309 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 (Studi Perkara Nomor: 70/Pid./2014/PT.Tjk.) (Other)
HTML Summary of #11635 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU LEGILATIF DALAM PASAL 309 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 (Studi Perkara Nomor: 70/Pid./2014/PT.Tjk.)
J General legislative and executive papers
KZ Law of Nations