@misc{eprints11742,
           month = {Agustus},
           title = {Implementasi Program Elektronik Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan
Rajabasa Kota Bandar Lampung},
          author = {1116041041 Istiyana},
         address = {Universitas Lampung},
       publisher = {Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik},
            year = {2015},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/11742/},
        abstract = {ABSTRAK 

Penelitianinibertujuanuntukmendeskripsikan dan menganalisis hasil dari
implementasi program E-KTP dan mendeskripsikan hambatan-hambatan dalam
program implementasi program E-KTP di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar
Lampung.
Metodepenelitianyangdigunakandalampenelitianiniadalahpenelitiann Deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Dengan fokus penelitian : Comunication (komunikasi),
Resources (sumber daya), Disposition (sikap pelaksana), dan Bureucratic structur
(struktur birokrasi).
Berdasarkanhasilpenelitiandapatdisimpulkanbahwa pada faktor komunikasi berjalan
dengan baik. Hal tersebut dapat dilihatpada indikator-indikator yang ada, antara lain:
indikator transmisi, disposisi yang sudah cukup baik, dan struktur birokrasi yang
sudah cukup jelas, tetapi pada sumber daya berjalan kurang baik. Hal tersebut dapat
dilihat pada indikator-indikator yang ada, sebagai berikut: pada indikator sumber
daya manusia (staff), dalam implementasi program E-KTP tersebut sudah memadai
untuk menjalankan program E-KTP di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung ,
tetapi pada indikator sumber daya non manusia, dalam implementasi program E-KTP
ini masih belum maksimal , dana yang dialokasikan sering mengalami keterlambatan
serta fasilitas seperti alat perekam data yang mengalami kerusakan dan jaringan
sistem online yang lambat. Sedangkan faktor penghambat didalam implementasi
program E-KTP ini yaitu berupa kurangnya fasilitas alat perekam serta sistem
jaringan online yang lambat dan kurangnya kesdaran masyarakat dalam program
implementasi program E-KTP ini.
Kata Kunci : E-KTP, Pelayanan, Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana, dan
Struktur Birokrasi}
}