The repository administrator has not yet configured an RDF license.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAERAH (STUDI DI KECAMATAN TANJUNGRAYA KABUPATEN MESUJI)
ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif. Terdapat beberapa hal yang menjadi parameter dalam mengukur implementasi, yakni keterpaduan sumberdaya yang digunakan, kualitas pelaksanaan tahapan perenanaan, pola hubungan antar stakeholder serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses implementasi. Kajian ini sangat bermanfaat untuk mengevaluasi pelaksanaan Perda Nomor 09 tahun 2011 tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan tahapa perencanaan yang dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun (Musrenbangdus), Musyawarah Khusus Perempuan (MKP), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Dusun masih diselenggarakan dan kurang maksimal. Jika dokumen RPJM- Des, Musrebangdus tidak perlu lagi dilaksanakan. Dalam musyawarah ini yang dominan perannya adalah KPMD.Musyawarah khusus perempuan (MKP) sudah dilaksanakan sesuai Perda Nomor 09 tahun 2011. Pihak yang dominan adalah Fasilitator PNPM-Mpd, karena konsep MKP hasil adopsi dari PNPM-MPd. Hanya saja yang masih menjadi kendala adalah belum maksimalnya sterelisasi forum MKP dari kalangan laki-laki. Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa sudah dilaksanakan sesuai Perda Nomor 09 tahun 2011. Dalam Musrenbangdes, sudah dilakukan penyusunan skala prioritas dari seluruh unsur pembiayaan. Pihak yang dominan adalah kepala desa karena sebagai penyelenggara dan yang mengetahui banyak informasi tentang sumber pembiayaan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan sudah dilaksanakan sesuai Perda Nomor 09 tahun 2011. Dalam Musrenbang kecamatan, sudah dilakukan penyusunan skala prioritas dari seluruh unsur pembiayaan. Pihak yang dominan adalah kepala desa, tokoh masyarakat dan kelompok perempuan karena mereka yang mayoritas sebagai utusan. Utusan yang memberikan penilaian terhadap semua usulan, sehingga skala prioritas tidak lagi diintervensi Camat dan anggota DPRD, tapi sudah lebih partisipatif. Kata kunci : Implementasi dan Perda Nomor 09 tahun 2011 Abstract The objective of this research was to find implementation By Law Of Number 09 year 2011 about System Management Of Partisipative Development. There are several things becoming parameter in measuring implementation, namely integrity of used sumberdaya, quality of execution of step of planning, relation pattern between stakeholder and also constraints faced in course of implementation. This is study very useful to evaluate execution of Perda Number 09 year 2011. In this research of researcher use method qualitative with descriptive analysis that is with planning process from Deliberation Planning Of Development Of Orchard (Musrenbangdus), Special Deliberation of Woman (MKP), Deliberation Planning of Development of Countryside (Musrenbangdes) and Deliberation Planning of Development of District (Musrenbangcam) The conclusion of this research is that Deliberation of Development Planning in Orchard still be carried out and less be maximal. If document RPJM- Des, Musrebangdus needn't is again executed. In this deliberation is dominant of its role is KPMD. Special Deliberation of woman (MKP) have been executed by according to Perda Number 09 year 2011. Dominant stakeholder is Fasilitator PNPM-MPD, because concept MKP of result of adoption from PNPM-MPD. Just only which still become the constraint is not yet its his maximal is sterelisasi of forum MKP from men circle. Deliberation of Development Planning in Countryside have been executed by according to Perda Number 09 year 2011. In Musrenbangdes, have been done/conducted by compilation of priority scale from entire/all defrayal element. Dominant stakeholder is countryside head of because as organizer and knowing a lot of information. about defrayal source. Deliberation of Development Planning in Subdistrict have been executed by according to Perda Number 09 year 2011. In Musrenbang subdistrict, have been conducted by compilation of priority scale from entire defrayal element. Dominant stakeholder is countryside head, elite figure and woman group of because those who majority as courier. Courier giving assessment to all proposal, so that priority scale shall no longger be intervenced by the Sub-Regency chief and member DPRD, but have more partisipative Keyword : Local, Participative Development, and Management System
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Lampung
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAERAH (STUDI DI KECAMATAN TANJUNGRAYA KABUPATEN MESUJI) (File PDF)
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAERAH (STUDI DI KECAMATAN TANJUNGRAYA KABUPATEN MESUJI) (Other)
HTML Summary of #11748 IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAERAH (STUDI DI KECAMATAN TANJUNGRAYA KABUPATEN MESUJI)
JS Local government Municipal government