%0 Generic
%9 Other
%A Martina Bulan, 1116041057
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2015
%F eprints:11750
%I FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
%T ANALISIS PELAYANAN PUBLIK SEKTOR PENDIDIKAN  DI KOTA BANDAR LAMPUNG  (Studi Kasus Pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri 2  Labuhan Ratu dan SD Negeri 3 Gunung Terang)
%U http://digilib.unila.ac.id/11750/
%X ABSTRAK    Tujuan dari penelitian untuk mendapatkan kondisi pelayanan publik sektor  pendidikan di Kota Bandar Lampung.  Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat normatif, dan  pendekatan empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer.  Analisis data menggunakan analisis kualitatif.  Hasil penelitian: Penerapan prinsip transparansi, dalam pelakasanaan pelayanan  publik bidang pendidikan di Kota Bandar Lampung bahwa Sekolah SDN 2 Labuhan  Ratu dan SDN 3 Gunung Terang sudah lebih transparan dalam menyampaikan  kebijakan sesuai aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang berlaku yang berkaitan  dengan pelaksanaan pendidikan di Kota Bandar Lampung. Adanya komitmen untuk  meningkatkan derajat pendidikan masyarakat yang di dasarkan pada prinsip  partisipasi masyarakat dalam pelakasanaan pelayanan publik bidang pendidikan  bahwa SDN 2 Labuhan Ratu dan SDN 3 Gunung Terang memberikan dan membuka  kesempatan kepada orang tua murid untuk dapat memberikan partisipasi dalam  pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah yang berkaitan dengan pelaksanaan  pendidikan. Pada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung terdapat dua sumber  anggaran kegiatan, yaitu Anggaran Dekonsentrasi dari dana APBN dan Anggaran  yang berasal dari APBD yang di wujudkan dalam bentuk akuntabilitas pada Dinas  Pendidikan Kota Bandar Lampung melalui mekanisme administratif, keuangan, dan  ekstra administratif.  Rekomendasi: Kebijakan atau Program Dana BOS perlu untuk dilanjutkan dalam  rangka menyukseskan pemerataan pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9  tahun di Indonesia dengan mengacu pada kebijakan pelaksanaan program dana BOS  disertai dengan pengawasan yang efektif dan efisien dengan melibatkan partisipasi  publik melalui suatu pembentukan komite sekolah dan pelaksanaan program dana  BOS harus memperhitungkan dana berkeadilan. Para pelaku pendidikan atau pihak  lembaga pendidikan untuk bisa kooperatif dan terbuka, asas tranparansi dan  akuntabilitas harus dijadikan patokan dalam pengelolaan dana BOS. Kepada  pemangku kebijakan untuk tetap mengkaji dan mengevaluasi kbijakan yang  dikeluarkan, termasuk efektifitas pengelolaan dana BOS.  Kata Kunci: Pelayananan Publik, Pendidikan      Abstrak Bahasa Inggris    ABSTRACT    The aim of the research to obtain the education sector provision of public services in  the of Bandar Lampung city.  The research method used in this paper are normative and empirical approach. The  data used is secondary data and primary data. Analysis of data using qualitative  analysis.  Result: The application of the principles of transparency, in exercising their public  services in education in the of Bandar Lampung city that SDN 2 Labuhan Ratu and  SDN 3 Gunung Terang is more transparent in the appropriate policy rules,  applicable provisions related to the implementation of education in Bandar  Lampung. The commitment to increase the degree of public education which is based  on the principle of public participation in exercising their public service education  that SDN 2 Labuhan Ratu and SDN 3 Gunung Terang gives and provides  opportunities for parents to be able to provide participation in the implementation of  teaching and learning in schools relating to the implementation of education. At  Bandar Lampung City Department of Education, there are two sources of budget  activities, namely Articles Deconsentration from the state budget and budget funds  are derived from the budget which is embodied in the form of accountability in  Bandar Lampung City Department of Education through the mechanism of  administrative, financial and administrative extras.  Recommendation: Policies or Program BOS funds need to be continued in order to  succeed equity of education Compulsory Basic Education 9 years in Indonesia with  reference to the implementation of the policy program of BOS funds accompanied by  effective monitoring and efficient by involving the public through a school committee  formation and implementation of the program BOS funds should take into account the  equitable funding. The perpetrators of education or the educational institution to be  cooperative and open, the principles of transparency and accountability should be  used as a benchmark in the management of BOS funds. The stakeholders to continue  to assess and evaluate kbijakan issued, including the effectiveness of the management  of BOS funds.  Keywords: public services delivery, Education