TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints11750
UR  - http://digilib.unila.ac.id/11750/
A1  - Martina Bulan, 1116041057
Y1  - 2015/07/03/
N2  - ABSTRAK

Tujuan dari penelitian untuk mendapatkan kondisi pelayanan publik sektor
pendidikan di Kota Bandar Lampung.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat normatif, dan
pendekatan empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer.
Analisis data menggunakan analisis kualitatif.
Hasil penelitian: Penerapan prinsip transparansi, dalam pelakasanaan pelayanan
publik bidang pendidikan di Kota Bandar Lampung bahwa Sekolah SDN 2 Labuhan
Ratu dan SDN 3 Gunung Terang sudah lebih transparan dalam menyampaikan
kebijakan sesuai aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang berlaku yang berkaitan
dengan pelaksanaan pendidikan di Kota Bandar Lampung. Adanya komitmen untuk
meningkatkan derajat pendidikan masyarakat yang di dasarkan pada prinsip
partisipasi masyarakat dalam pelakasanaan pelayanan publik bidang pendidikan
bahwa SDN 2 Labuhan Ratu dan SDN 3 Gunung Terang memberikan dan membuka
kesempatan kepada orang tua murid untuk dapat memberikan partisipasi dalam
pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah yang berkaitan dengan pelaksanaan
pendidikan. Pada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung terdapat dua sumber
anggaran kegiatan, yaitu Anggaran Dekonsentrasi dari dana APBN dan Anggaran
yang berasal dari APBD yang di wujudkan dalam bentuk akuntabilitas pada Dinas
Pendidikan Kota Bandar Lampung melalui mekanisme administratif, keuangan, dan
ekstra administratif.
Rekomendasi: Kebijakan atau Program Dana BOS perlu untuk dilanjutkan dalam
rangka menyukseskan pemerataan pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9
tahun di Indonesia dengan mengacu pada kebijakan pelaksanaan program dana BOS
disertai dengan pengawasan yang efektif dan efisien dengan melibatkan partisipasi
publik melalui suatu pembentukan komite sekolah dan pelaksanaan program dana
BOS harus memperhitungkan dana berkeadilan. Para pelaku pendidikan atau pihak
lembaga pendidikan untuk bisa kooperatif dan terbuka, asas tranparansi dan
akuntabilitas harus dijadikan patokan dalam pengelolaan dana BOS. Kepada
pemangku kebijakan untuk tetap mengkaji dan mengevaluasi kbijakan yang
dikeluarkan, termasuk efektifitas pengelolaan dana BOS.
Kata Kunci: Pelayananan Publik, Pendidikan


Abstrak Bahasa Inggris

ABSTRACT

The aim of the research to obtain the education sector provision of public services in
the of Bandar Lampung city.
The research method used in this paper are normative and empirical approach. The
data used is secondary data and primary data. Analysis of data using qualitative
analysis.
Result: The application of the principles of transparency, in exercising their public
services in education in the of Bandar Lampung city that SDN 2 Labuhan Ratu and
SDN 3 Gunung Terang is more transparent in the appropriate policy rules,
applicable provisions related to the implementation of education in Bandar
Lampung. The commitment to increase the degree of public education which is based
on the principle of public participation in exercising their public service education
that SDN 2 Labuhan Ratu and SDN 3 Gunung Terang gives and provides
opportunities for parents to be able to provide participation in the implementation of
teaching and learning in schools relating to the implementation of education. At
Bandar Lampung City Department of Education, there are two sources of budget
activities, namely Articles Deconsentration from the state budget and budget funds
are derived from the budget which is embodied in the form of accountability in
Bandar Lampung City Department of Education through the mechanism of
administrative, financial and administrative extras.
Recommendation: Policies or Program BOS funds need to be continued in order to
succeed equity of education Compulsory Basic Education 9 years in Indonesia with
reference to the implementation of the policy program of BOS funds accompanied by
effective monitoring and efficient by involving the public through a school committee
formation and implementation of the program BOS funds should take into account the
equitable funding. The perpetrators of education or the educational institution to be
cooperative and open, the principles of transparency and accountability should be
used as a benchmark in the management of BOS funds. The stakeholders to continue
to assess and evaluate kbijakan issued, including the effectiveness of the management
of BOS funds.
Keywords: public services delivery, Education
PB  - FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TI  - ANALISIS PELAYANAN PUBLIK SEKTOR PENDIDIKAN
DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Kasus Pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri 2
Labuhan Ratu dan SD Negeri 3 Gunung Terang)
AV  - restricted
ER  -