%0 Generic
%9 Other
%A Rya Clara Almanda, 1116021098
%C Universitas Lampung
%D 2015
%F eprints:11932
%I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
%T KEWENANGAN WALIKOTA DALAM PENERTIBAN HAK GUNA  BANGUNAN (HGB) DI KOTA BANDAR LAMPUNG
%U http://digilib.unila.ac.id/11932/
%X Abstrak    Permasalahan Penertiban Hak Guna Bangunan (HGB) di Kota Bandar Lampung  terjadi di Pasar Tengah Bandar Lampung. Tim Terpadu Pemerintah Kota Bandar  Lampung menegaskan penyegelan roko pasar tengah berdasarkan PP Nomor 40  Tahun 1996 tentang Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak  Pakai Atas Tanah bukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah. Penyegelan yang dilakukan terhadap ruko pasar  tengah karena masa hak guna bangunan (HGB) sudah habis, pemkot mengacu  Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996. Pada item HGB tidak ada pajak dan  restribusi daerah. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 sudah  diamanatkan bahwa pemilik HPL dalam hal tersebut pemerintah daerah untuk  mengatur penggunaannya.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian  deskriptif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Kewenangan Walikota  dalam Penertiban Hak Guna Bangunan (HGB) di Kota Bandar Lampung.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan atau hak Walikota Bandar  Lampung untuk bertindak dalam Penertiban Hak Guna Bangunan (HGB) di Kota  Bandar Lampung didasarkan pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor  96 A Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penetapan Kewajiban Atas  Pemegang Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah  Kota Bandar Lampung yaitu kekuasaan atau hak dalam Penertiban Hak Guna  Bangunan (HGB) sampai dengan pencabutan izin. Walikota Bandar Lampung  mempunyai kekuasaan untuk membuat keputusan dalam Penertiban Hak Guna  Bangunan (HGB) di Kota Bandar Lampung didasarkan pada Peraturan Walikota  Bandar Lampung Nomor 96 A Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan  Penetapan Kewajiban Atas Pemegang Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak  Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Walikota Bandar  Lampung mempunyai kekuasaan untuk pelimpahan tanggung jawab dalam  Penertiban Hak Guna Bangunan (HGB) di Kota Bandar Lampung diberikan  kepada Dinas Pasar Kota Bandar Lampung. Kekuasaan yang dipunyai Walikota  untuk melakukan Penertiban Hak Guna Bangunan (HGB) di Kota Bandar  Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung  Nomor 96 A Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penetapan Kewajiban  Atas Pemegang Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan Lahan  Pemerintah Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar  Lampung Nomor 96 A Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penetapan  Kewajiban Atas Pemegang Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan  Lahan Pemerintah Kota Bandar Lampung, Walkota mempunyai hak dan  wewenang untuk memungut retribusi Hak Guna Bangunan di Kota Bandar  Lampung, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Walikot tidak mempunyai kekuasaan atau  wewenang dalam pemungutan retribusi Hak Guna Bangunan (HGB).      Abstract      Control problems Broking (HGB) in Bandar Lampung happening in the Middle  Market Bandar Lampung. Integrated Team Bandar Lampung City Government  confirms sealing roko middle market under Regulation No. 40 Year 1996 on  About leasehold, Broking and Right of Use of Land instead of Law No. 28 Year  2009 on Regional Taxes and Levies. Sealing is performed on middle market shop  for future building rights (HGB) has been depleted, the city government refers to  Government Regulation No. 40 of 1996. In HGB item no tax and local retribution.  While in Government Regulation No. 40 already mandated that the owner of HPL  in the case of local governments to regulate its use.  The method used in this research is descriptive research. The research objective  was to determine the authority of the Mayor in curbing Broking (HGB) in Bandar  Lampung.  The results showed that power or right to Bandar Lampung Mayor to act in  curbing Broking (HGB) in the city of Bandar Lampung is based on Bandar  Lampung Mayor Regulation No. 96 A of 2012 on Procedures and Requirements  Determination of Liability Top Holder Broking over Land Rights Stewardship  Government of Bandar Lampung is the power or rights in curbing Broking (HGB)  up to license revocation. Bandar Lampung mayor has the power to make  decisions in curbing Broking (HGB) in the city of Bandar Lampung is based on  Mayor Regulation No. 96 A Bandar Lampung in 2012 on Procedures and  Requirements Determination of Liability Top Holder Broking above Land  Stewardship Government Rights Bandar Lampung. Mayor Bandar Lampung has  the authority to transfer of responsibility in curbing Broking (HGB) in Bandar  Lampung given to the Department of City Market Bandar Lampung. Power that  belongs to the Mayor to perform Control Broking (HGB) in Bandar Lampung has  been implemented in accordance with Regulation Mayor Bandar Lampung No. 96  A of 2012 on Procedures and Requirements Determination of Liability Top  Holder Broking over Land Management Land Rights City Government Bandar  Lampung. Based Bandar Lampung Mayor Regulation No. 96 A of 2012 on  Procedures and Requirements Determination of Liability Top Holder Broking  over Land Management Land Rights Government of Bandar Lampung, Walkota  have the right and authority to collect fees Broking in Bandar Lampung, but  based on Law Number 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies Walikot not  have the power or authority to levy charged Broking (HGB).