The repository administrator has not yet configured an RDF license.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL OLEH KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (Studi Putusan Nomor : 12/Pid.TPK/2014/PN.TK)
ABSTRAK INDONESIA Korupsi adalah perbuatan yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan suatu keuangan negara, pada saat ini banyak dilakukan oleh hampir seluruh elemen penyelenggara Negara, baik kalangan pejabat-pejabat pemerintah ataupun rakyat biasa. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus korupsi Penyaluran Dana Bantuan Sosial yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Korupsi Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Lampung Tengah serta Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Korupsi Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Lampung Tengah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif pendekatan dengan cara studi kepustakaan yaitu kaidah-kaidah atau norma-norma aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan pendekatan yuridis empiris yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan permasalahan dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap kasus tindak pidana korupsi penyaluran dana bantuan sosial yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap Terdakwa Herman Hazboellah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu adanya unsur sifat melawan hukum dan adanya kesalahan dari M Yayang Satria pelaku dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, selain itu juga tidak adanya alasan pemaaf sebagai bukti pembenar. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tersebut yang pertama adalah faktor hukum, kedua, kerugian negara yang diakibatkan oleh Terdakwa, ketiga, Terdakwa merupakan residivis atau pengulanggan tindak pidana, keempat, merusak citra pegawai negeri sipil, dan mempertimbangkan sejauh mana Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Saran bahwa aparat pengak hukum harus berani menuntut para terdakwa korupsi dengan hukuman yang maksimal sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku serta orang-orang yang akan melakukan korupsi, pemerintah harus lebih jeli dan cermat dalam mengalikasikan dana bantuan sosial kepada para penerima dana bantuan sosial, dengan cara malakukan pengawasan atau monitoring setiap bantuan yang dikucurkan. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Tindak Pidana, Korupsi, Dana Bantuan Sosial
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL OLEH KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (Studi Putusan Nomor : 12/Pid.TPK/2014/PN.TK) (File PDF)
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL OLEH KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (Studi Putusan Nomor : 12/Pid.TPK/2014/PN.TK) (Other)
HTML Summary of #11981 ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL OLEH KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (Studi Putusan Nomor : 12/Pid.TPK/2014/PN.TK)
KZ Law of Nations