The repository administrator has not yet configured an RDF license.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA (Studi Pada Panti Rehabilitasi Bina Laras Yayasan Sinar Jati Lampung)
ABSTRACT POLICY IMPLEMENTATION OF THE CRIMINAL LAW OF REHABILITATION NARCOTIC ADDICTS (Studies in Rehabilitation Bina Laras Yayasan Sinar Jati Lampung) by Denny Fariz Narcotics law enforcement using criminal instruments require enforcement strategies such as treatment and rehabilitation strategies. This strategy of using two approaches aimed to reduce dependence drug abuse for drug addicts. The problem in this research is the implementation of criminal law policy in the rehabilitation of the social rehabilitation of drug addicts and provide benefits to drug addicts Rehabilitation Center in Bina Laras Yayasan Sinar Jati Bandar Lampung. The approach used is a matter of empirical juridical approach. The data used are primary and secondary data. The data has been processed and then presented in the form of descriptions, then to selanjutkan drawn a conclusion. Based on the results of research and discussion in mind that the implementation of the policy of the criminal law in the rehabilitation of the drug addicts are still not in accordance with the laws and regulations that exist, namely Law No. SEMA 35 of 2009 and No. 4 of 2010. It can be seen from the mismatch between the written policy planning for planning services for addicts in the field. Double track system in the formulation of sanctions against drug abuse is a criminal law in the formulation of policy provisions governing the sanctions given to the perpetrators of the abuse of narcotics, namely in the form of criminal sanctions and the sanctions measures considering drug abuse offenders have a slightly different position to other criminal , Obstacles in the implementation of rehabilitation for drug addicts in Panti Bina Laras Yayasan Sinar Jati Lampung still found because the scheme forceful measures in the Narcotics Act is still minimal of supervision. Expected to Panti Bina Laras Yayasan Sinar Jati Lampung to better optimize repressive in implementing both medical rehabilitation and social rehabilitation, and improving cooperation with the private rehabilitation in the city of Bandar Lampung so that possible problems can coordinate drug addicts who have not received the rehabilitation of addicts, especially the in the city of Bandar Lampung. Keywords: Implementation, Criminal Law Policy, Narcotic Addicts. ABSTRAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA (Studi Pada Panti Rehabilitasi Bina Laras Yayasan Sinar Jati Lampung) Oleh Denny Fariz Penegakan hukum narkotika menggunakan instrumen pidana memerlukan strategi penegakan hukum seperti strategi treatment dan rehabilitation. Strategi dengan menggunakan dua pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan penyalahgunaan narkotika bagi pecandu narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini adalahimplementasi kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotikadan rehabilitasi sosial memberikan kemanfaatan bagi pecandu narkotika di Panti Rehabilitasi Bina Laras Yayasan Sinar Jati Bandar Lampung. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, kemudian untuk selanjutkan ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa implementasi kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Hal ini dapat terlihat dari ketidaksesuaian antara perencanaan kebijakan tertulis terhadap perencanaan pelayanan untuk pecandu di lapangan. Double track system dalam perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Panti Bina Laras Yayasan Sinar Jati Lampung masih ditemukan karena skema upaya paksa dalam Undang-Undang Narkotika masih minim dari pengawasan. Diharapkan kepada Panti Bina Laras Yayasan Sinar Jati Lampung agar lebih mengoptimalkan secara represif dalam melaksanakan rehabilitasi baik medis dan rehabilitasi sosial, dan meningkatkan kerjasama dengan pihak rehabilitasi swasta yang ada di kota Bandar Lampung sehingga dimungkinkan dapat mengkoordinasikan permasalahan pecandu narkotika yang belum mendapatkan rehabilitasi khususnya pecandu yang ada di kota Bandar Lampung. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Hukum Pidana, Pecandu Narkotika.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA (Studi Pada Panti Rehabilitasi Bina Laras Yayasan Sinar Jati Lampung) (File PDF)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA (Studi Pada Panti Rehabilitasi Bina Laras Yayasan Sinar Jati Lampung) (Other)
HTML Summary of #12003 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA (Studi Pada Panti Rehabilitasi Bina Laras Yayasan Sinar Jati Lampung)