TY  - GEN
CY  - Universitas Lampung
ID  - eprints12015
UR  - http://digilib.unila.ac.id/12015/
A1  - FITRI AGISTA P, 1112011142
Y1  - 2015/08/19/
N2  - abstrak indonesia

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Negara. Peran pajak bagi Negara di Indonesia dibedakan dalam dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (regulered). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang di pungut oleh Pemerintah Pusat berdasarkan UU No. 42 tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) merupakan salah satu jenis pajak yang di pungut oleh pemerintah dalam ruang lingkup kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh pribadi atau badan, yang hasilnya digumakan sendiri atau digunakan pihak lain.
Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan pemungutan PPN dalam KMS i di kota Bandar Lampung dan apa saja faktor penghambat pelaksanaan PPN dalam KMS. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan dan literatur, sedangkan data primer diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian bahwa pelaksanaan PPN dalam KMS diataur dalam aturan khusus Pasal 16C UU PPN dan dalam Peraturan Mentri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012, bahwa pelaksanaan PPN dalam KMS mulai dari Penentuan objek pajak, Penentuan tarif PPN dalam KMS objek Pajak, Penentuan saat terutangnya PPN dalam KMS, Objek pajak wajib setor, dan Objek pajak wajib melaporkan penyetoran PPN dalam KMS. Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan PPN dalam KMS adalah Masyarakat belum paham mengenai PPN dalam KMS, wajib pajak tidak melakukan penyetoran sesuai dengan peratuaran yang telah ditetapkan, luas wilayah, kurangnya jumlah petugas pelaksana pemungutan PPN dalam KMS.
KPP Pratama Teluk Betung seharusnya mengadakan penyuluhan data sosialisasi tentang adanya pelaksanaan PPN dalam KMS di Kota Bandar Lampung agar masyarakat sadar dan memahami serta dapat mematuhi aturan yang berlaku.
Kata kunci : Pelaksanaan, Pajak, PPN KMS

abstrak inggris

PB  - Fakultas Hukum
TI  - PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DI KOTA BANDAR LAMPUNG
AV  - restricted
ER  -