The repository administrator has not yet configured an RDF license.
ANALISIS PUTUSAN BEBAS OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN KENDARAAN DINAS DI KABUPATEN PESAWARAN (Studi Putusan Nomor: 25/Pid.TPK/2013/PN.TK)
Corruption is an act of unlawful state financial harm, so that the perpetrators should be convicted the maximum, but in reality the judges dropped the acquittal of the accused in the Decision No. 25/Pid.TPK/2013/PN.TK. The problems of this study is: How is a basic consideration of free decision by judge in corruption case of vehicles procurement on Pesawaran Regency? Does the acquittal by a panel in corruption case of vehicles procurement on Pesawaran Regency suitable with society's sense of justice? This study uses normative juridical approach and empirical jurisdiction. Speakers composed of prosecutors, judges and academics. Data collected by library research and field study. The data were analyzed qualitatively. Based on the results of research and discussion, can conclude: basic consideration of free decision by judge in corruption case of vehicles procurement on Pesawaran Regency in Decision Number: Number: 25/Pid.TPK/2013/PN.TK. is the defendant not guilty of the offense corruption as charged by the Prosecution, both the primary and secondary are Article 2 and Article 3 of the Law on Corruption Eradication. In addition the defendant declared not involved in the procurement official vehicles Regent Pesawaran and does not accept the result or gain on the purchase of official vehicles. Acquittal by the assembly in basic consideration of free decision by judge in corruption case of vehicles procurement on Pesawaran Regency not meet society's sense of justice because corruption is an extraordinary crime that should be handling his case performed extraordinarily well, and the parties involved either directly or indirectly the occurrence or facilitate the implementation of such offenses, should be convicted according to the lightness or heaviness of the mistakes made, so as not to injure the sense of justice. Suggestion of this research are: The judges should be more careful verdict against the parties involved in corruption. Supervision of procurement of goods and services local government agencies should be optimized. Keywords: Free Decision, Corruption, Vehicles Procurement. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melanggar hukum yang merugikan keuangan negara, sehingga pelakunya harus dipidana maksimal, tetapi pada kenyataannya Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa pada Putusan Nomor: 25/Pid.TPK/2013/PN.TK. Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan kendaraan dinas di Kabupaten Pesawaran? Apakah putusan bebas oleh majelis dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan kendaraan dinas di Kabupaten Pesawaran memenuhi rasa keadilan masyarakat? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari jaksa, hakim dan akademisi. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan: Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan kendaraan dinas di Kabupaten Pesawaran pada Putusan Nomor: Nomor: 25/Pid.TPK/2013/ PN.TK adalah Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik primair maupun sekunder yaitu Pasal 2 maupun Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu Terdakwa dinyatakan tidak terlibat dalam kegiatan pengadaan kendaraan dinas Bupati Pesawaran dan tidak menerima hasil atau keuntungan atas pembelian kendaraan dinas tersebut. Putusan bebas oleh majelis dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan kendaraan dinas di Kabupaten Pesawaran belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang seharusnya penanganan perkaranya dilakukan secara luar biasa pula, dan pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya atau mempermudah terlaksananya tindak pidana tersebut, seharusnya dipidana sesuai dengan berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan, sehingga tidak menciderai rasa keadilan. Saran penelitian ini adalah: Majelis hakim hendaknya lebih cermat menjatuhkan putusan terhadap pihak-pihak yang terlibat tindak pidana korupsi. Pengawasan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah daerah hendaknya dioptimalkan. Kata kunci: Putusan Bebas, Korupsi, Kendaraan Dinas.
ANALISIS PUTUSAN BEBAS OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN KENDARAAN DINAS DI KABUPATEN PESAWARAN (Studi Putusan Nomor: 25/Pid.TPK/2013/PN.TK) (File PDF)
ANALISIS PUTUSAN BEBAS OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN KENDARAAN DINAS DI KABUPATEN PESAWARAN (Studi Putusan Nomor: 25/Pid.TPK/2013/PN.TK) (Other)
HTML Summary of #12028 ANALISIS PUTUSAN BEBAS OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN KENDARAAN DINAS DI KABUPATEN PESAWARAN (Studi Putusan Nomor: 25/Pid.TPK/2013/PN.TK)
KZ Law of Nations